Pendidikan GOTAG
Abdul Fikri Faqih
Berita
-
Legislator PKS Sebut Ada 3 Persoalan Utama dalam Pelaksanaan Haji 2025
Pertama, dikatakan Fikri, problem visa yang bersifat global tetapi berdampak signifikan bagi jemaah.
-
Visa Furoda Bersifat B2B, Timwas DPR: Negara Wajib Melindungi Jemaah
Timwas DPR, Abdul Fikri Faqih, menegaskan meskipun visa haji furoda bersifat business to business, pemerintah wajib melindungi jemaah.
-
Dikritik DPR, Begini Kata Kemenkes soal PP yang Atur Penyediaan Kontrasepsi Pelajar
Begini kata Kemenkes soal PP yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan dikritik oleh DPR.
-
Kisruh PPDB Jalur Zonasi, Pimpinan Komisi X DPR Tak Yakin Sekolah Favorit Benar-benar Hilang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih tak yakin sebutan sakolah favorit hilang setelah dilakukan sistem zonasi dalam PPDB.
-
Komisi X DPR Bakal Panggil Pihak Kemendikbud Usut Masalah Biaya UKT Naik Signifikan
Jika permasalahannya ada pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, maka Komisi X DPR bisa meminta untuk mencabut dan merevisinya.
-
Biaya UKT Meroket, Komisi X DPR Pertanyakan Alokasi Anggaran Pendidikan yang Sangat Besar
Fikri menyampaikan bahwa aturan 20 persen alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat dari UUD.
-
Pimpinan Komisi X DPR Tolak Wacana Pemerintah Alihkan Dana BOS Untuk Program Makan Siang Gratis
Abdul Fikri Faqih menolak wacana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk program Makan Siang Gratis
-
Pimpinan Komisi X DPR Tolak Pinjol untuk Pembayaran UKT ITB
Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terlilit utang
-
Pimpinan Komisi X DPR Tolak Pinjol Jadi Opsi Pembayaran Uang Kuliah
Opsi membayar dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara.
-
Carut Marut Sistem Zonasi PPDB, DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Total
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan sistem zonasi dalam PPDB kerap menjadi polemik setiap pergantian tahun ajaran baru.
-
Fraksi PKS Prihatin Anggaran Bidang Kepemudaan di Kemenpora Belum Memadai
Fraksi PKS menyatakan prihatin anggaran bidang kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih belum memadai.
-
Dukung Guru Husein, Komisi X: Berani Jujur Harus Jadi Karakteristik ASN di Seluruh Indonesia
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sikap berani guru di Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani harus jadi karakter ASN.
-
Profil Abdul Fikri Faqih, Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta PKS
Berikut profil Abdul Fikri Faqih, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
-
Komisi X DPR Kritik Fun Football PSSI Bersama FIFA: Tidak Peka Atas Tragedi Kanjuruhan
Kritik publik yang deras atas digelarnya 'fun football' petinggi PSSI dan presiden FIFA menunjukkan ketidakpekaan terhadap tragedi Kanjuruhan.
-
Pimpinan Komisi X DPR: Tim Bayangan Mendikbudristek Nadiem Harus Penuhi Unsur Legal
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Mendikbudristek, Nadiem Makariem harus memenuhi unsur lega
-
Pimpinan Komisi X DPR Paparkan Isu Krusial di RUU Sistem Keolahragaan Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul FIkri Faqih menyatakan RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang akan disahkan menjadi UU Keolahragaan, akhirnya
-
Gaduh Permendikbudristek 30/2021 Tentang PPKS, DPR akan Panggil Mendikbudristek Nadiem Makarim
Banyak yang menyebut aturan terbaru yang diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim malah melegalkan perzinaan.
-
Permendikbudristek Tuai Polemik, Komisi X DPR Bakal Panggil Nadiem Makarim Jumat Ini
Komisi X DPR RI memastikan bakal memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi Permendikbudristek tersebut.
-
Komisi X : Permendikbudristek yang Mengatur Persetujuan Seksual Tak Sesuai Norma Hukum di Indonesia
Abdul FIkri Faqih nilai ketentuan persetujuan seksual yang tercantum di Permendikbudristek No 30/ 2021 tidak dikenal di dalam norma hukum Indonesia.
-
Digitalisasi Perpustakaan Diharapkan Dapat Tingkatkan Minat Literasi Masyarakat
Tiga provinsi dengan nilai indeks literasi tertinggi di Indonesia belum mencapai kategori aktivitas literasi tinggi.
