Mengenal Apa Itu Redistribusi Pendapatan: Pengertian, Bentuk, serta Alternatif Praktiknya

TRIBUNNEWS.COM - Redistribusi (pendistribusian kembali) pendapatan merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain.

Selain itu, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat.

Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial.

Redistribusi pendapatan memiliki dua bentuk yang perlu diketahui.

Lalu, apa saja bentuk dari redistribusi pendapatan?

Baca juga: Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat

Baca juga: Apa itu Ekspor-Impor? Berikut Pengertian serta Manfaatnya

Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII, dijelaskan mengenai bentuk, program, serta alternatif praktik redistribusi pendapatan, yakni: 

Bentuk Redistribusi Pendapatan

1. Redistribusi Vertikal

Redistribusi vertikal merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin.

Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.

2. Redistribusi horizontal

Merupakan transfer uang “antar-kelompok”, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain.

Sebagai contoh, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua.

Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya.

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Untuk mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia agar dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah.

Berikut program-program pemerintah yang dapat dilaksanakan: 

1. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat yaitu dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu.

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan, serta pendidikan.

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang bisa dilakukan pemerintah, sebagai berikut:

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat

- Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH)

- Jaminan sosial (social security)

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan

2. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Pada 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan tersebut tentunya menjadi angin segar yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

3. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil

Terdapat beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yakni:

- Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja

Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.

- Pemerataan dalam distribusi pembangunan

Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal.

Dengan berkembangnya UKM, akan terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.

- Pemerataan dalam distribusi pendapatan

UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki.

Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli.

Hal tersebut terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan

4. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing

Hal tersebut dilakukan untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha dapat mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan,

5. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat.

Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, berikut beberapa alternatif yang bisa dilakukan:

1. Subsidi

Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing.

Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen.

2. Pengenaan Pajak

Selain pemberian subsidi, cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan yakni dengan pengenaan pajak.

Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, di antaranya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor,
pajak terhadap barang mewah, dan lain sebagainya.

Baca juga: Mengenal Negara Maju dan Berkembang, Berikut Pengertian, Ciri-ciri Lengkap dengan Contohnya

(Tribunnews.com/Arkan)

Berita lainnya seputar materi sekolah