Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 SMA Halaman 182 183 184 185 Kurikulum Merdeka: Asesmen Soal Esai

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Sejarah Kelas 12 SMA halaman 182 183 184 185 Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban soal ini terdapat dalam Buku Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII yang ditulis oleh Indah Wahyu Puji Utami, dkk.

Dalam artikel ini terdapat kunci jawaban soal yang ada pada halaman 182 183 184 185, Bab 4 Indonesia Masa Reformasi.

Soal tersebut ada pada bagian Asesmen Soal Esai.

Kunci jawaban ini ditujukan kepada orang tua atau wali sebagai pedoman dalam mengoreksi hasil belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban berikut, siswa harus terlebih dahulu menjawab soal sendiri.

Selengkapnya, inilah kunci jawaban Sejarah Kelas 12 SMA halaman 182 183 184 185 Kurikulum Merdeka yang Tribunnews.com kutip dari Buku Guru dan Siswa serta beberapa sumber lainnya:

ASESMEN

Soal Esai

1. Perhatikan foto Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF berikut!

Berdasarkan sumber sejarah tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia?

Kunci Jawaban:

Pada gambar tersebut tampak Direktur Pelaksana IMF sedang berdiri dan menyilangkan tangannya di dada, sedangkan Presiden Soeharto menunduk dan menandatangani nota kesepakatan bantuan. Hal ini menunjukkan arogansi IMF dan simbol tunduknya Soeharto terhadap lembaga keuangan internasional di tengah krisis keuangan yang melanda Indonesia. Peristiwa ini menjadi penanda awal goyahnya kekuasaan Orde Baru dan mulai terbukanya jalan menuju Reformasi 1998.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 51 Kurikulum Merdeka: Makna Kata

2. Perhatikan diagram di bawah ini!

Berdasarkan diagram di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang anggaran pendidikan 20 persen pada tahun 2019?

Kunci jawaban:

Tidak semua anggaran pendidikan masuk ke Kemdikbud. Ada juga yang disalurkan ke pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga lain yang juga menangani pendidikan, seperti Kementerian Agama yang menangani pendidikan agama dan Kemristekdikti yang menangani pendidikan tinggi. Sebagian besar dana pendidikan (62,62 persen) dialokasikan untuk transfer daerah karena pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat harus mengalokasikan sebagian besar dari porsi APBN pendidikan untuk membiayai pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.