Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 68: Uji Kompetensi

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 68 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Pendidikan Pancasila Kelas 11 halaman 68 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Sri Cahyati, Siti Nurjanah, Ali Usman, dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 2, yaitu Demokrasi berdasarkan UUD 1945.

Pendidikan Pancasila Kelas 11 Halaman 68

1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!

Jawaban:

UUD 1945 (Awal Kemerdekaan): Menghargai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai langkah awal perwakilan rakyat.

Konstitusi RIS (1949-1950): Menghargai keberagaman negara bagian dalam sistem federal.

UUDS 1950 (Demokrasi Liberal): Aktif berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara bebas melalui pers atau parlemen.

UUD 1945 Era Orde Baru: Mengikuti Pemilu secara rutin (meski secara prosedural terbatas).

UUD 1945 Era Reformasi (Sekarang): Berani mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka dan berpartisipasi dalam Pilkada/Pilpres langsung.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 154 dan 155, Kegiatan 1 Pamflet Pertunjukan Drama

2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!

Jawaban:

Benar. Sebelum diamandemen, Pasal 7 UUD 1945 hanya berbunyi bahwa Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan "sesudahnya dapat dipilih kembali".