Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Jokowi Diminta Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR diminta menunda pelaksanaan Pilkada serentak di 270 wilayah pada 9 Desember 202

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Joko Widodo - Presiden RI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PPP Syaifullah Tamliha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR menunda pelaksanaan Pilkada serentak di 270 wilayah pada 9 Desember 2020.

Hal tersebut disampaikan Syaifullah seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia dan berdampak pada penutupan pintu masuk WNI ke 59 negara.

"Peningkatan orang yang terpapar Covid-19 terjadi ketika proses Pilkada berlangsung. Jangankan rakyat biasa, calon pemimpin mereka sendiri yang semestinya jadi tauladan telah berguguran," papar Syaifullah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

"Saya berharap Presiden Jokowi dan pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada, yang bisa saja kita anggap sebagai biang kerok peningkatan signifikan pandemi Covid-19 di Indonesia," sambung Syaifullah.

Baca: Pilkada 2020: Usai Nyoblos Pemilih Tidak Celupkan Jari ke Tinta hingga Petugas KPPS Wajib Rapid Test

Baca: Tak Perlu Satgas Khusus,Cukup KPU dan Bawaslu Bisa Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Menurutnya, jika Pilkada tetap diteruskan di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19, maka proses Pilkada tidak akan berkualitas dan berpotensi melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya.

"Kita jangan membandingkan negara yang tidak menunda Pemilu seperti di negara lain, yang jumlah penduduknya tidak sebesar jumlah rakyat Indonesia," paparnya.

Oleh sebab itu, Syaifullah menilai pemerintah ke depan lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah dan akhirnya semua pihak fokus penanganan pandemi.

"Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik, jika muaranya (penanganan pandemi Covid19) berjalan secara benar dan terkendali. Menunjuk pelaksana tugas kepala daerah bukanlah barang yg haram, sebab undang-undang telah membolehkannya," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Tercatat pada Selasa (8/9/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami peningkata 3.046 , sehingga total kasus positif sebanyak 200.035 kasus.

Provinsi tertinggi kasus positif berada di DKI Jakarta dengan 1.014 kasus positif Covid-19. Kemudian, Jawa Timur dengan 401 kasus positif dan Jawa Barat sebanyak 336 kasus baru.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved