Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Evaluasi Tahapan Pilkada, Kemendagri Sesalkan Banyaknya Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pilkada di tengah pandemi diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang punya kemampuan memimpin lebih baik dari pelaksanaan Pilkada di kondisi biasa.

KOMPAS
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan kejadian pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon kepala daerah saat mendaftar ke KPU.

Berdasarkan data Bawaslu, pada tanggal 4 - 6 September kemarin, didapati 243 pelanggaran protokol kesehatan oleh bapaslon, karena melakukan arak - arakan massa.

"Kita menyesalkan ada kejadian di tanggal 4 - 6 September," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dalam diskusi daring evaluasi penerapan protokol kesehatan di pemilihan serentak 2020, Selasa (15/9/2020).

Baca: Dapat Pesan dari Tokoh Nasional, Ketua DKPP Diminta Ajukan Penundaan Pilkada ke Presiden

Padahal, lanjut Bahtiar, Mendagri Tito Karnavian mendorong adanya tema besar di Pilkada 2020 yakni bagaimana peran serta ide gagasan para calon kepala daerah menghadapi Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

Pilkada di tengah pandemi diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang punya kemampuan memimpin lebih baik dari pelaksanaan Pilkada di kondisi biasa.

Sebagai upaya melawan Covid-19, salah satu yang paling mendasar yakni mengajak masyarakat disiplin protokol kesehatan, tidak membuat kegiatan yang menciptakan kerumunan.

"Pak Mendagri mendorong ada tema besar dalam Pilkada 2020, yaitu peran kepala daerah menghadapi covid-19 dan dampak ekonominya," tutur dia.

"Tapi justru terbalik, pada tanggal 4 - 6 itu mempertontonkan hal yang bertentangan dengan upaya kita melawan Covid-19. Kemudian kita tegur mereka yang merupakan incumbent," pungkasnya.

Diketahui, Kemendagri telah melayangkan teguran kepada 51 kepala daerah. Dengan rincian satu gubernur dan 50 bupati/wali kota.

Mereka melakukan pelanggaran bermacam-macam, mulai dari pelanggaran kode etik hingga pelanggaran pembagian bantuan sosial.

Teguran juga menyasar bakal pasangan calon kepala daerah yang melakukan deklarasi dan menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan saat mendaftarkan diri ke KPU.

"Kami dari Kemendagri sudah memberikan beberapa opsi. Kemendagri sekarang sudah menyampaikan 51 teguran kepada 1 gubernur, dan 50 bupati wali kota. Kemungkinan akan bertambah sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan," kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Senin (7/9/2020) lalu.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved