Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Paslon Bupati Petahana Malaka Stefanus Bria Seran Ajukan Gugatan ke MK

Sikap saksi yang tidak menandatangani SK penetapan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres.

TRIBUN/HO
Ilustrasi: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (kiri) melihat hasil bumi warga Desa Heirain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), usai meresmikan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut, Minggu (15/12/2019). Infrastruktur yang diresmikan wilayah perbatasan ini antara lain jalan desa, jembatan, embung pertanian, sarana air bersih, perumahan bagi transmigran, pembangunan balai desa serta kendaraan transportasi roda empat. TRIBUNNEWS/HO 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

TRIBUNNEWS.COM, BETUN - Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran MPH atau SBS dan Wendelinus Taolin atau WT mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perolehan suara pilkada 2020.

Sebelumnya KPU Malaka telah menetapkan hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03 Wita.

Langkah pertama yang telah dilakukan adalah saksi paslon nomor urut 2 (dua) ini tidak menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pleno tingkat kabupaten.

Saat ini, paslon tengah melengkapi berkas untuk didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon Bupati Malaka yang juga Bupati Petahana, SBS menyampaikan hal ini kepada wartawan di Haitimuk, Kecamatan Weliman, Jumat (18/12/2020) malam.

Baca juga: Hasil Pilkada Jateng 2020 Terbaru Jumat Malam Versi KPU: 20 Daerah Selesai Hitung Suara

Dijelaskan SBS, sikap saksi yang tidak menandatangani SK penetapan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres.

Oleh karena itu, dengan sikap ini maka secara otomatis proses politik pilkada akan berlanjut dengan pengajuan gugatan ke MK.

Pasalnya, sesuai prosedur hukumnya bahwa apabila ada paslon yang tidak puas dengan hasil pleno maka diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kita jalani sesuai proses itu terhadap keputusan pleno rekapitulasi hasil suara yang ditetapkan KPU dan kita tidak tanda tangan. Maka kita ikuti prosedur hukum untuk lanjutkan ke MK. Saat ini kita sedang mempersiapkan materi gugatan," jelas SBS.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved