Breaking News:

Sengketa Pilkada

Paslon Jafar-Atika Gugat Hasil Pilkada Madina Sumut ke MK

Gugatan tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01, Muhammad Jafar Sukhairi - Atika Azmi Uttami kepada pemenang Pilkada yakni paslon nomor

Ist
Muhammad Jafar Sukhairi Cabup Madina. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) telah menerima beberapa sengketa Pilkada Serentak 2020 di wilayah Sumatera Utara (Sumut), salah satunya Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Gugatan tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01, Muhammad Jafar Sukhairi - Atika Azmi Uttami kepada pemenang Pilkada yakni paslon nomor 02 Dahlan Hasan Nasution - H. Aswin Parinduri.

Kuasa Hukum Pemohon PHPU, Adi Mansar  mengungkapkan, pengajuan gugatan sengketa dilakukan lantaran pihaknya menemukan beberapa bukti kuat dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Dahlan - Aswin.

“Kami mengajukan Permohonan ke MK RI dengan beberapa alasan hukum dan bukti yang kuat sebagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang berhubungan langsung dengan perolehan hasil suara Paslon nomor 2 sebagai pemenang,” kata Adi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).

Adi mengungkapkan, setidaknya ada enam bukti kuat dugaan  kecurangan pasangan nomor urut 02.

Pertama, dugaan memperdagangkan pengaruh politisasi jabatan dengan cara memutasi pejabat tanpa izin menteri Dalam Negeri dan mengangkat Plt. Kepala Dinas Pendidikan padahal Kadis yang aktif masih bekerja.

“Kedua, dugaan melibatkan seluruh Camat di 23 Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal untuk mengkoordinir para Kepala Desa untuk memenangkan Paslon 02,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, sambung dia, selain adanya akomodir peran aktif kepala desa memenangkan Bupati petahana pada 377 desa se-Kabupaten Mandailing Natal. 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada 26 Januari

Dia juga menyebutkan adanya dugaan, pelibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga honorer untuk berkampanye memenangkan Paslon nomor urut 02.

“Belum lagi, paslon 02 juga diduga menggunakan BLT Dana Desa untuk mempengaruhi Pemilih dengan cara membagikan BLT Dana Desa (BLT-DD) pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 sehari sebelum Pilkada,” jelasnya. 

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved