Aksi Polisi Bubarkan Gerakan #2019GantiPresiden untuk Hindarkan Bentrok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa pembubaran gerakan #2019GantiPresiden oleh pihak kepolisian terjadi di beberapa daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai langkah Polri sudah tepat untuk melindungi warganya.

Baca: Penjualan Tiket Penutupan Asian Games akan Dibuka Besok, Jumlahnya Sekitar 58.000 Tiket

Menurut Edi, hal ini dilakukan untuk melindungi warga untuk tidak saling bentrok.

"Jangan biarkan kelompok masyarakat yang beda pendapat jadi bentrok. Polri sesuai tugasnya harus melindungi, mengayomi, dan melayani semua masyarakat dan memelihara kamtibmas," ujar Edi saat dikonfirmasi, Senin (27/8/2018).

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, pembubaran yang dilakukan oleh Polri justru untuk melindungi tokoh penggagas gerakan #2019GantiPresiden dari serangan.

"Kami menilai polisi justru melindungi Neno dari berbagai ancaman keamanan." jelas Edi.

Edi juga mengapresiasi kinerja Kapolda Riau, Brigjen Pol Eko Widodo yang baru beberapa hari bertugas, namun dapat melindungi Neno Warisman.

Meski, tetapi ada aturan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden, namun Edi menilai gerakan ini berpotensi menyebarkan rasa kebencian kepada presiden. Apalagi masa kampanye juga belum dimulai. 

"Kami menilai gerakan ini meresahkan masyarakat," tegas Edi.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian di berbagai daerah. 

Baca: Anak Buah Sebut Suami Inneke Tekor Dapatkan Proyek Satelit Monitoring

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, juga mengalami penolakan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).