Cara Jokowi Hadapi Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Masih Lebih Demokratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai cara pemerintah menghadapi gerakan #2019GantiPresiden masih lebih demokratis dibanding rezim sebelumnya.

Hasto menyinggung pembentukan tim Mawar yang diisi oleh pasukan Kopassus pada era Orde Baru. Tim ini diduga menjadi dalang dalam penculikan aktivis pro reformasi.

Menurutnya pemerintah Presiden Joko Widodo lebih demokratis karena tidak menggunakan cara-cara penculikan seperti yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

"Untung presidennya pak Jokowi, kalau dulu mungkin sudah dibentuk tim mawar. Dibentuk untuk mengeksekusi itu. Ini untung pak Jokowi sangat demokratis," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Hasto menilai gerakan #2019GantiPresiden inkonstitusional, mengingat presiden telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin selama lima tahun masa jabatannya.

Menurutnya dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik. Bagi Hasto, politik tanpa aturan main dapat menjadi barbarianisme.

"Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat itu mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai presiden jaminan masa jabatan selama 5 tahun. Sehingga ketika itu kampanye ganti presiden itu inkonstitusional," tegas Hasto.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian di berbagai daerah.

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, juga mengalami penolakan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).