Kamis, 28 Agustus 2025

Pilpres 2019

Pengamat LIPI: Sejak Awal Kelihatan Sekali, Tak Ada Chemistry Demokrat dengan Gerindra, PAN dan PKS

Sejumlah kader Demokrat pun diberikan dispensasi atas pilihannya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Alzufri dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat memberikan keterangan pers terkait hasil pertemuan mereka di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Agenda pertemuan keduanya, dalam rangka menjajaki koalisi di pemilihan presiden 2019. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego bisa memahami bila terlihat kini partai Demokrat setengah hati dalam memenangkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Karena sejumlah kadernya pun menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah kader Demokrat pun diberikan dispensasi atas pilihannya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Diantaranya kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, dan lainnya.

Baca: Setelah Demokrat, Gubernur dari PKS Kabarnya Juga Akan Dukung Jokowi-Maruf di Pilpres

Demokrat menegaskan memiliki alasan mengapa tak memberikan sanksi bagi para kader tersebut.

Termasuk sebelumnya Gubernur NTB, TGB dan Mantan Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Sejak awal, menurut Indria Samego, memang sudah terlihat tidak adanya kecocokan antara partai-partai politik yang berada di koalisi Prabowo-Sandiaga, yakni Gerindra, PAN dan PKS dengan Partai Demokrat.

"Sejak awal kelihatan sekali, tak ada chemistry antara Demokrat dengan Gerindra, PAN dan PKS," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).

Menurut dia, itulah harga koalisi strategis, yakni tak solidnya dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo-Sandiaga.

Hal ini akan berbeda kata dia, jika itu koalisi permanen yang relatif kompak dan solid.

"Yang diperlukan adalah pertemuan kepentingan," jelasnya.

Sebelumnya juga Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan terdapat empat DPD yang diberikan dispensasi oleh pengurus pusat untuk mendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dispensasi tersebut diberikan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada sekitar 4 provinsi yang diberikan dispensasi,"ujar Ferdinand di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta, Minggu, (9/9/2018).

Ke empat provisnsi tersebut yakni Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.

Halaman
12
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan