Dinilai Sudah Independen, TKN Minta KPU Tidak Direkayasa Seolah Tidak Netral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bekerja keras dan independen.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengapresiasi hasil survei Saiful Maujani Research and Consulting (SMRC) soal tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, ucap Karding, publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, berupaya semaksimal mungkin untuk profesional.

"Kita punya kepentingan agar KPU ini miliki legitimasi agar bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan didelegitimasi," ujar Karding saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/3/2019).

Baca: Kampanye Akbar Kubu Jokowi Akan Dimulai dari Sumatera dan Berakhir di Jakarta

Berdasarkan hasil survei SMRC, 80 persen publik percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Hanya 11 hingga 12 persen responden yang kurang atau tidak yakin dengan KPU.

Hasil survei ini dianggap penting di tengah maraknya isu dan berita bohong yang menyebut KPU tidak netral.
Menurut Karding, ada pihak-pihak yang sengaja membangun opini untuk mendelegitimasi KPU.

"Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun oleh, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu dalam artian kerja-kerja mereka (KPU)," katanya.

Baca: Fraksi Golkar DPR RI Kutuk Keras Aksi Teror Bom di Sibolga

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, mengamini bahwa ada tujuan tertentu dari frame yang dibangun bahwa KPU tidak netral.

Menurut Emrus, setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik.

"Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY, dan sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang," jelas Emrus.

Baca: Soal Ledakan Bom di Sibolga, Kata Polisi Hingga TKP Berada di Depan Masjid

Namun, dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 80 persen publik masih memercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu, Emrus berpendapat, masyarakat tidak terpengaruh dengan frame yang dibangun. Meskipun, masih menurut survey SMRC, masih ada sekitar 10-11 persen publik yang percaya bahwa KPU tidak netral.

“80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat,” tegasnya.

Kendati demikian, sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal DPT warga negara asing yang langsung direspon cepat oleh KPU. Dengan segala kelemahannya, KPU dinilai sudah bekerja professional.

"Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif, sampai saat ini dan saya yakin sampai dilantik presiden kita, siapa pun nanti yang terplih, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya,” kata Emrus.

Baca: Viral Cara yang Benar Makan Nanas, Tak Perlu Ribet Mengupas dan Tidak Menggunakan Pisau

Kritik, menurut Emrus, bisa menjadi energi bagi KPU untuk berbenah untuk memperbaiki diri sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya.

"Rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses oleh masyarakat. Detik demi detik terbuka dan semua bisa mengontrol. Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampa£ ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable,” tutupnya.