TAG
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Berita
Foto (897)
-
Mardani Ali Sera Ungkap 4 Faktor Utama Digitalisasi Pemilu Serentak 2024
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan ada 4 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan digitalisasi proses Pemilu 2024.
-
Komisi II DPR RI akan Hitung Ulang Anggaran Pemilu 2024
Anggaran Pemilu 2024 melonjak lebih 3 kali lipat dari 2019 karena tiga hal yaitu honor petugas pemilu, infrastruktur kantor dan operasional kendaraan.
-
Masa Jabatan Komisioner KPU Daerah Diusulkan Diperpanjang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat mengusulkan perpanjangan masa jabatan komisioner KPU Daerah (KPUD).
-
KPU Nilai Masyarakat Indonesia Sudah Siap Terlibat Pemilu Digital
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengatakan digitalisasi Pemilu menjadi sebuah keniscayaan.
-
KPU Ungkap 5 Prinsip Pengembangan Pemilu Digital
Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 5 prinsip pengembangan digitaliasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
-
Paparkan Rancangan Tahapan Pemilu 2024, KPU Usulkan Hari Pencoblosan Digelar 21 Februari 2024
KPU mengusulkan hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar 21 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak 2024 diusulkan digelar pada 27 November.
-
Komisi II DPR Rapat Bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP Bahas Persiapan Pemilu 2024
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri membahas persiapan Pemilu 2024.
-
Perludem: Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu Harus Sudah Terbentuk November 2021
Masa jabatan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu tingkat pusat periode 2017-2022 akan berakhir pada 11 April 2022.
-
Ramai Isu Pemilu Diundur jadi 2027: Pimpinan DPR Sebut Tak Mungkin, Pengamat Anggap Ide Sesat
Beredar isu Pemilu diundur jadi 2027, pimpinan DPR sebut tak mungkin, pengamat anggap ide yang sesat.
-
Alasan KPU Usulkan Penyederhanaan Surat Suara pada Pemilu 2024
Pemilih merasa tersulit dengan surat suara yang jumlahnya banyak. Diketahui, ada 5 pemilihan pada 2024, itu berarti akan ada 5 surat suara.
-
KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Surat Suara Model Apa untuk Pemilu 2024
KPU RI menyebut hingga saat ini pihaknya belum memutuskan akan melakukan penyederhanaan surat suara dari 6 surat suara yang telah disimulasikan.
-
Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024, KPU: Mencegah Hasil Tak Sah dan Efisiensi Waktu
KPU RI menjelaskan alasan pihaknya ingin mengusulkan penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024.
-
KPU Mulai Susun Roadmap Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Pemilu-Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai menyusun peta rencana tindakan atau roadmap terkait dukungan infrastruktur
-
Pengamat: Sosialisasi Kunci Suksesnya Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024
Jerry Massie menilai KPU perlu kerja keras dalam menjalani tahapan Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024.
-
KPU Usul Pemilu 2024 Berlangsung Februari, Legislator PAN Minta KPU Susun Jadwal Alternatif Lain
Kemendagri mengusulkan pemilu digelar Maret 2024. Pertimbangannya menyangkut soal anggaran serta kondisi cuaca.
-
Kominfo Siap Awasi Konten Negatif Media Digital di PSU Kepala Daerah 2020
Pengawasan juga dilakukan hingga pengitungan suara ulang, khususnya mengenai konten-konten negatif yang muncul di tengah pelaksanaan PSU.
-
Nagara Institute: KPU dan Bawaslu Lempar Tanggung Jawab Status Kewarganegaraan Orient P Riwu Kore
Takim menyebutkan, sidang sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Tujuh Daerah Terkendala Dana PSU, Azis: KPU-Kemendagri Dorong Pemda Revisi Anggaran
Pemda yang kekurangan anggaran segera berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk mengajukan usulan revisi anggaran untuk PSU.
-
Sengketa Pilkada Indragiri Hulu, MK Perintahkan KPU Gelar PSU di TPS 03 Desa Ringin
MK memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Riau melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.
-
KPU Beberkan Dua Opsi Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024 : 14 Februari atau 6 Maret
Tahapan pilkada disebutnya akan terpengaruh, sebab akan ada proses sengketa pula di Mahkamah Konstitusi (MK).
