Pilpres 2019

Tim Prabowo-Sandi Terus Kawal Dugaan 17,5 Juta DPT Invalid

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyambangi kantor KPU RI di Jakarta Pusat pada Jumat (29/3/2019) siang.

Tim Prabowo-Sandi Terus Kawal Dugaan 17,5 Juta DPT Invalid
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria usai pertemuan dengan KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyambangi kantor KPU RI di Jakarta Pusat pada Jumat (29/3/2019) siang.

Rombongan BPN dipimpin oleh Direktur Media dan Komunikasi sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dan politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria yang hadir sekitar pukul 13.30 WIB.

Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut, Ahmad Riza Patria menjelaskan pihaknya mendengarkan penjelasan dari KPU RI yang telah melakukan virifikasi lapangan terkait laporan dugaan adanya 17,5 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) invalid atau ganda.

Sebelumnya data itu merupakan hasil penemuan BPN dan telah disampaikan ke KPU RI pada 1 Maret 2019 lalu.

“Tadi kami mendengarkan panjang lebar penjelasan KPU RI yang telah memverifikasi 2.700 sample dari 17,5 juta data KTP ganda tersebut, hasilnya beragam ada yang setelah dicek di lapangan memang tak ada orangnya, ada yang tidak memenuhi syarat, dan ada yang dicek di lapangan memang benar ada orangnya,” jelas Riza Patria.

Baca: MK Putuskan Pendaftaran DPTb Hingga H-7, KPU: Hari Ini Kembali Dibuka Pengajuannya

Riza juga menjelaskan pihak BPN mengapresiasi kerja cepat KPU RI untuk segera melakukan verifikasi lapangan atas laporan mereka.

“Tapi tadi KPU RI menyampaikan bahwa mereka masih menunggu data lengkap keseluruhan dari KPUD kabupaten/kota, lanjut pleno di KPUD Provinsi, baru ke KPU RI, nanti KPU RI baru akan melakukan pleno untuk kembali menetapkan DPT, kami juga akan terus bantu KPU RI dengan mensuplai data, kami harap dalam hitungan hari KPU RI segera menyelesaikan pengecekan baik di lapangan maupun data,” imbuhnya.

Riza juga mengatakan pihaknya mendengarkan penjelasan dari KPU RI terkait proses pengecekan survei yang digunakan untuk memvalidasi pemilih dan menetapkannya sebagai DPT, metode hingga waktu yang dibutuhkan.

“Kami bersama KPU RI dengan niat baik akan terus memperbaiki ini,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved