PDIP Pertanyakan Transparansi Data Perolehan Suara Pilpres Kubu Prabowo-Sandi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menantang kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno transparan soal klaim kemenangan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan, transparansi data perolehan suara pemilihan presiden kubu Prabowo-Sandi.

Agar tidak ada pihak saling klaim kemenangan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Ini bagian transparansi ke publik. Terlalu bahaya untuk urusan strategis, kalau isinya main klaim. Tiga kali yang diumumkan Prabowo itu, datanya berbeda-beda. Tapi, katanya semua sudah fiks," ujar Hasto Kristiyanto, Jumat (19/4/2019).

Hasto Kristiyanto membandingkan dengan data perolehan suara yang ditampilkan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP benar dan siap diaudit.

Data BSPN PDIP siap dibandingkan dengan data milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, bahkan Partai Gerindra.

"Kalau KPU mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN kami juga siap untuk dicek sistemnya, ahli IT, data-data masuk, dokumen C1 bisa saja dicek secara random, kan bisa dilakukan cek," kata Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP melalui BSPN PDIP menampilkan data live perolehan suara Pilpres dari rekapitulasi dokumen C1 yang dikumpulkan saksi PDIP di berbagai tempat pemungutan suara di Indonesia.

Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang unggul seperti hasil hitung cepat dari lembaga survei.

Berdasarkan live perolehan suara dari BSPN PDIP hingga pukul 14.10 WIB, suara masuk berdaasrkan rekapitulasi dokumen C1 yang diinput BSPN sebanyak 10.692.923 pemilih atau 7,3 persen dari jumlah total suara.

Berdasarkan jumlah yang masuk, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 63 persen atas Prabowo-Sandiaga yang hanya 37 persen.

Kepala BSPN Arif Wibowo menjamin keaslian hasil penghitungan suara Pilpres dari PDIP yang berdasarkan salinan C1.

"Kami sudah transparansi dan ngeceknya gampang saja, kalian bisa melihat apakah basis C1 yang otentik yang barangnya ada, dokumen salinan yang diterima saksi," ujarnya.

Arif Wibowo menerangkan jumlah suara yang masuk versi PDIP juga sesuai dengan input yang dimasukkan tim BSPN dan bukan rekayasa angka.

"Di TPS mana saja misalnya, itu kita bisa tunjukkan, daerah yang belum menginput data itu belom bisa tercover, kalau sudah menginput maka dia akan muncul," tutur Arif Wibowo.

Prabowo Subianto mengatakan para pendukungnya merupakan orang-orang yang cinta tanah air, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini menurutnya ada sejumlah orang yang mencoba menuding pihaknya akan berbuat inkonstitusional.

"Mereka ingin menggambarkan bahwa kita punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita mau menegakkan keadilan, kita ingin kejujuran, kita hormati kejujuran dan keadilan," ujar Prabowo dalam acara doa dan zikir bersama di depan kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prabowo mengimbau kepada para pendukunya untuk tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, Prabowo-Sandi akan terus memperjuangkan agar tidak ada kecurangan dalam proses Pemilu.

"Mana kala ada upaya untuk terang-terangan untuk merobek-robek hak rakyat Indonesia, kami tidak akan terima, tapi kami, saya, kita semua selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi," katanya.

Prabowo mengatakan bahwa acara doa dan zikir bersama syukuran kemenangan dijamin oleh konstitusi. Termasuk apabila nanti ada aksi yang ia pimpin.

Namun Prabowo tidak menjelaskan aksi apa yang dimaksud.

"Kita selalu, kalau saya yang mimpin saya minta saudara ikut, yang kita lakukan selalu adalah tindakan tidak menggunakan kekerasan apapun. Kalaupun nanti jutaan atau belasan juta turun, kita buktikan tertib damai aman," pungkasnya.

Peneliti Indo Barometer, Asep Saepudin berharap pihak yang tidak mempercayai hasil Quick Count menghargai ilmu pengetahuan.

Meski, dirinya sepakat ada satu atau dua lembaga survei yang mencurangi dan ilmu pengetahuan dengan hasil hitung cepat abal-abal.

"Jika ada pihak yang tidak percaya membabi buta terhadap hasil quick count yang benar, saya kira perlu belajar bersikap adil dan menghargai terhadap ilmu pengetahuan," jelasnya.

Dia menegaskan, hasil hitung cepat bukanlah hasil final, karena yang dijadikan dasar memang hasil hitung resmi secara manual oleh KPU.

Pihaknya pun menghargai pihak yang tidak percaya.

"Saya tetap menghargai terhadap pihak yang tidak mau percaya hasil quick count karena memang quick count bukan hasil final dan tidak harus dipercayai sepenuhnya, tetap final ada di KPU dan hargai hasilnya," lanjut dia.

Kendati demikian, Quick Count menurutnya, dapat menjadi proyeksi terhadap Real Count nanti serta secara tidak langsung menjadi kontrol terhadap perhitungan KPU. (tribun network/den/fik/rio)