Prabowo Klaim Kemenangan, Ironisnya BPN Tak Mau Buka Tempat Perhitungan Real Count

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin menilai aneh ketika Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengklaim menang tapi tak kunjung membuka ke publik lokasi penghitungan suara (real count) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, justru di situlah bentuk inkonsistensi BPN Prabowo-Sandi.

"Prabowo mengklaim kemenangan, tapi ironisnya kubu BPN tidak mau membuka ke publik dimana tempat perhitungan mereka ini," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Kamis (25/4/2019).

Bentuk inkonsistensi mereka, kata dia, juga terlihat dari penjelasan ke publik selalu berbeda-beda tentang klaim perolehan kemenangan pasangan Prabowo-Sandi.

Selain itu, imbuh dia, BPN Prabowo-Sandi juga sangat tertutup dalam hal rekapitulasi suara versi mereka.

"Mereka tidak terbuka untuk menunjukan bukti-bukti pengawalan C1 yang selalu mereka sampaikan," papar anggota DPR RI ini.

Ia pun menantang BPN untuk mengungkap bukti keberadaan war room perhitungan suara real countnya ke publik.

"Jika benar mereka memiliki war room seperti kami, tunjukan dengan buktinya. Jangan menuduh terjadi kecurangan tapi tak mampu menunjukan buktinya. Ini jelas bentuk kebohongan publik," katanya.

Sekarang ini masyarakat tidak bisa dibohongi dengan hanya bicara dengan tuduhan-tuduhan. Buktikan dengan data-data yang mereka miliki.

Bahwa ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu, lebih lanjut kata dia, tentu hal itu perlu kita sadari.

Baca: Para Sekjen Parpol Koalisi BPN Cek Langsung Ruangan Server KPU RI, Ternyata Di Sini Lokasinya

Dan kalau ada kecurangan, lanjut dia, silahkan laporkan ke Bawaslu. Ada saluran yang telah diatur untuk menyelesaikan adanya pelanggaran, termasuk sanksi yang diberikan.

"Kami memang sudah menduga bahwa mereka akan selalu menyampaikan narasi kecurangan ketika memang mengalami kekalahan. Kalau mereka menang, kenapa harus tidak percaya ke KPU dan menuduh kecurangan?"

"Seharusnya mereka tidak tertutup. Kalau mereka tertutup berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jangan-jangan memang ada potensi untuk rekayasa.

Jika memang mereka punya data sendiri, buka dong ke publik. Soal keamanan data, tidak ada kaitannya dengan transparansi," tegasnya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, lokasi rekapitulasi suara yang dilakukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berpindah-pindah.

Alasannya, menurut Fadli, BPN ingin menjaga keamanan tempat rekapitulasi.

"Ada di beberapa tempat, di Kertanegara ada, di DPP ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security, karena itu berpindah-pindah," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan, BPN tak ingin mempublikasi lokasi penghitungan real count lantaran khawatir peretasan sistem.

"Begitu Anda kasih tahu di mana langsung itu dihack, langsung itu diretas. Itu terjadi berkali-kali," ujarnya.

"Kita gampang. Saya bisa kasih Anda kalau untuk kebutuhan foto, ada orang lagi kerja, itu banyak. Di beberapa tempat," imbuhnya.

Baca: Minta PT 20 Persen Dikaji Ulang, Gesekan Politiknya Sangat Tinggi

Selanjutnya, Fadli mengatakan, BPN akan membuka proses rekapitulasi suara pada waktu yang tepat.

"Saya kira itu akan menjadi salah satu consideran kita karena kita sangat yakin bahwa Prabowo-Sandi menang," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade menyebutkan, pihaknya terus melakukan penghitungan real count internal pilpres 2019.

Hanya saja, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses.

"Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).(*)