TAG
Ace Hasan Syadzily
Berita
-
Ace Hasan: Lelang Surat Nikah-Surat Cerai Bung Karno Tidak Etis, Sebaiknya Dikelola Negara
lelang surat nikah dan surat cerai milik Bung Karno dengan Inggit Garnasih tidaklah etis.
-
Golkar Sangat Kehilangan Atas Wafatnya Jakob Oetama
Bagi Golkar, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, Jakob Oetama merupakan tokoh pers Indonesia yang sangat legendaris.
-
Tanggapi Deklarasi KAMI, Politikus Golkar : Apa yang Mau Diselamatkan?
Ace menyebut, jika ada hal yang perlu diluruskan, tentu dapat ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi
-
Pimpinan Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Setelah Revisi UU Penanggulangan Bencana
Apalagi pimpinan DPR sudah mendapatkan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas bersama revisi
-
Dukung Wacana Erick Thohir, Komisi VIII DPR: Merger Bank Syariah Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat
Ace Hasan Syadzily mendukung rencana merger bank-bank syariah BUMN yang diwacanakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pekan lalu
-
Ace Hasan Soroti Kekerasan Perempuan dan Anak yang Meningkat Tajam Selama Pandemi
Ace Hasan Syadzily menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meningkat selama pandemi Covid-19.
-
Tak Masuk Unsur Gugus Tugas, Wakil Ketua Komisi VIII Minta Menteri PPPA Sampaikan Ini ke Presiden
Dia mengatakan dalam Kepres tersebut terdapat banyak unsur kementerian yang dilibatkan dalam Gugus Tugas.
-
Menag Batalkan Keberangkatan Haji, Golkar Minta Pemerintah Jelaskan Alasannya ke Masyarakat
Ace meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat tentang argumentasi darurat syari’ mengapa Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini.
-
Komisi VIII DPR Sesalkan Keputusan Menag Umumkan Pembatalan Haji Tanpa Ajak Rapat Terlebih Dulu
Ace menyesalkan sikap Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan kebijakan ini tanpa didahului rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
-
Hari Ini Menag Diperkirakan Akan Umumkan Kepastian Ibadah Haji
Menurut Ace, jika Menteri Agama ingin mengumumkan pelaksanaan ibadah haji, maka seharusnya mengajak rapat lebih dulu dengan Komisi VIII DPR.
-
Politikus Golkar Sebut Pentingnya Kehadiran Tokoh Agama dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Corona
Menurutnya semua agama pasti meminta umatnya untuk melindungi dirinya dengan berdiam di rumah jika sedang terjadi wabah, seperti halnya pandemi Covid
-
Legislator Golkar Minta Umat Muslim Ikuti Fatwa Tidak Melaksanakan Salat Ied di Masjid
Ace mengatakan imbauan ini diharapkan diikuti semua pihak, terutama mereka yang berada pada wilayah zona merah persebaran Covid-19.
-
DPR Minta Menag Tak Putuskan Nasib Haji Sebelum Ada Kepastian Pemerintah Arab Saudi
sikap Menag saat ini sebaiknya pro aktif berkomunikasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan ibadah haji tahun ini dapat dilaksanakan atau
-
Riset LSI Denny JA Sebut Bisa Bekerja di Luar Rumah Juni 2020, Ini Tanggapan Komisi VIII DPR
Denny JA memprediksi 99 persen kasus virus corona di Indonesia akan berakhir pada bulan Juni 2020 mendatang.
-
Politisi Golkar: Kartu Prakerja bukan Program Muncul Tiba-tiba
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Kartu Prakerja bukan program yang muncul secara tiba-tiba.
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Ngaji di Tengah Pandemi Covid-19
Hal tersebut disampaikan Ace dalam rapat kerja virtual Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (11/5/2020).
-
Komisi VIII DPR Minta Pemda Aktif Mutakhirkan Data Penerima Bansos
masalah verifikasi dan validasi data kemiskinan muncul dari pendataan di tingkat pemerintah daerah.
-
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima Bansos
saat ini terjadi tumpang tindih serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
-
Anggota DPR Ajak Masyarakat Patuhi Aturan dan Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Masyarakat
Demi memutus rantai penyebaran virus, Ace menilai masyarakat harus mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah.
-
Pandemi Covid-19, Politikus Golkar Ajak Masyarakat Patuhi Aturan-Pemerintah Penuhi Kebutuhan
Demi memutus rantai penyebaran virus, Ace menilai masyarakat harus mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah
