Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

KPK Akan Tentukan Status Hukum Menpora Imam Nahrawi Setelah Vonis Sekjen dan Bendahara Umum KONI

Komisi Pemberantasan Korupsi akan menentukan status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi usai vonis sekjen dan bendahara KONI

KPK Akan Tentukan Status Hukum Menpora Imam Nahrawi Setelah Vonis Sekjen dan Bendahara Umum KONI
KOMPAS/DYLAN APRIALDO
Juru bicara KPK Febri Diansyah 

"Bantahan tersebut hanya usaha pembelaan pribadi para saksi agar tidak ikut terjerat dalam perkara ini mengingat adanya keterangan saksi Valentinus Suhartono Suratman selaku Ketua KONI Pusat yang dalam keterangannya saat diputar rekaman percakapan Valentinus Suhartono Suratman mengakui dirinya berbicara dengan Adhi Purnomo dan Eko Triyanta pada 13 November 2018," ungkap jaksa.

Saat itu Suhartono Suratman sedang melakukan pertemuan dengan Miftahul Ulum, Ending, dan Johny E Awuy di kantor KONI Pusat. Kemudian yang dipanggil 'babe' dalam percakapan tersebut adalah Ending selaku Sekjen KONI Pusat.

Pada pertemuan itu dibicarakan agar Asian Games 2018 berjalan sukses dan ternyata sampai November 2018 masih ada kendala dan hambatan.

Suhartono Suratman dalam pertemuan ini berharap agar Miftahul Ulum dapat memberikan masukan kepada Menpora agar proposal Wasping I dapat disetujui dan dicarikan.

Johny E Awuy juga pernah melakukan transfer kepada Miftahul Ulum saat Johny ada di Papua dan Ulum ada di Jeddah. Johny mentransfer Rp 20 juta lalu saat kembali ke Jakarta Johny melapor ke Ending dan mentransfer lagi Rp 30 juta sehingga total yang ditransfer ke Miftahul Ulum adalah Rp 50 juta sekira akhir November - awal Desember 2018.

Penarikan dilakukan Miftahul Ulum pada akhir November 2018 saat sedang mendampingi Imam Nahrawi terkait undangan federasi paralayang di Jeddah sekaligus melaksanakan ibadah umroh bersama dengan Imam Nahrawi dan beberapa pejabat Kemenpora RI.

"Namun di depan persidangan saksi Miftahul Ulum dan saksi Arief Susanto memberikan bantahan bahwa mereka tidak pernah datang ke kantor KONI Pusat dan tidak pernah menerima pemberian uang sejumlah total Rp 11,5 miliar sebagaimana keterangan Ending Fuad Hamidy, Eni Purnawati, supir Ending yaitu Atam yang diperkuat oleh pengakuan Johny E Awuy terkait adanya pemberian jatah komitmen 'fee' secara bertahap yang diterima oleh Mihtahul Ulum dan Arief Susanto guna kepentingan Menpora RI yang seluruhnya sejumlah Rp 11,5 miliar haruslah dikesampingkan," tegas jaksa Ronald.

Jaksa pun menilai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, asisten pribadinya Miftahul Ulum, dan staf protokoler Kemenpora Arief Susanto telah melakukan permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam (sukzessive mittaterscraft).

"Menurut pandangan kami penuntut umum, dari adanya keterkaitan antara bukti satu dengan yang lain menunjukkan adanya bukti dan fakta hukum tentang adanya keikutsertaan dari para saksi tersebut dalam suatu kejahatan yang termasuk dalam permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam atau dikenal dengan istilah sukzessive mittarterscraft," kata Ronald Worotikan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved