Pilpres 2019

Soal Ancaman Saat Pengumuman Rekapitulasi Suara, Wiranto: Senapan Simpan Dulu, Pakai Pentungan Saja

Menko Pulhukam Wiranto meminta TNI dan Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

Soal Ancaman Saat Pengumuman Rekapitulasi Suara, Wiranto: Senapan Simpan Dulu, Pakai Pentungan Saja
tribunnews.com/abdul majid
Wiranto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Menko Pulhukam Wiranto meminta TNI dan Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

Diketahui pada 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Atas hal tersebut, Wiranto, menyikapi berbagai ancaman yang berpotensi terjadinya konflik dengan aparat keamanan.

Baca: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga Survei Quick Count

"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan. Saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu‎. Pakai pentungan saja. Itupun kalau tidak perlu enggak usah," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Tidak hanya itu, Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husnah khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019 nanti untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak papa yang penting bisa rangkul-rangkulan jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik disana," tuturnya.

Baca: Rembuk Nasional Aktivis 98 Tetap Akan Menginap di KPU Meski Tidak Kantongi Izin dari Polisi

Diketahui, Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demo di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih.

Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Baca: Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Jokowi Jadi Tersangka: Pesan Hingga Penjelasan Polisi

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah.

Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut solat serta berzikir bersama.

Rembuk Nasional Aktivis akan tetap turun

orum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 masih menunggu izin dari pihak kepolisian untuk menginap dalam mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Namun, menurut Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi pihaknya tetap akan turun meski tidak mendapatkan izin.

"Kami akan tetap menggerakan 5.000 aktivis 98 untuk menjaga dan mengawal KPU RI dari tindakan inkonstitusional dari para pihak yang hendak melemahkan dan mendelegitimasi KPU RI yang telah bekerja sesuai amanat konstitusi," ujar Sayed saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).

Baca: Kondisi Ratu Tisha Usai Jadi Korban Kericuhan di Laga PSS Sleman Kontra Arema FC

Aksi ini direncakana melibatkan 5.000 aktivis 98 yang datang dari 34 provinsi se-Indonesia.

Sejumlah aktivis yang bakal hadir diantaranya Wahab Talaohu, Hengki Irawan, Sayed Junaedi Rizaldi, dan Abdullah Taruna.

Sayed mengatakan saat ini polisi sedang mengkaji surat permohonannya.

Baca: Putra Sulung Yuni Shara Sukses Memikat Hati, Intip Potretnya yang Disebut Mirip Raffi Ahmad

Polisi memberikan waktu 3 hingga 4 hari untuk memutuskan apakah mengizinkan atau tidak.

"Tapi, kalau tidak ada izin pun kita tetap turun dengan rencana awal (menginap di KPU). Belum ada perubahan dari rencana awal," tutur Sayed.

Sementara itu, Abdullah Taruna yang menjadi eskponen aksi ini, mengatakan saat ini eskalasi politik nasional kian memanas. 

Dirinya mengungkapkan RNA bakal menjaga NKRI dari upaya makar melawan pemerintahan yang sah lewat people power.

Baca: Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Jokowi Jadi Tersangka: Pesan Hingga Penjelasan Polisi

"Upaya people power atau yang punya asosiasi dengan kerusuhan masal dimulai dengan mendelegitimasi hasil pemilu. Secara terang sudah menolak hasil keputusan KPU RI," tutur Abdullah.

Seperti diketahui, Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 mengirimkan surat permohonan ke Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi mengawal hasil perhitungan di Gedung KPU.

Aksi tersebut akan berlangsung dua hari yakni pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Kawal KPU

Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 mengirimkan surat permohonan ke Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi mengawal hasil perhitungan di Gedung KPU.

Aksi tersebut akan berlangsung dua hari yakni pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

"Hari ini datang ke Polda Metro Jaya tujuan kita pertama, kita mengajukan ijin keramaian kegiatan untuk datang ke KPU menginap disana dalam rangka mengawal hasil penghitungan suara di KPU RI agar perhitungan tersebut maksimal tidak terganggu oleh orang yang tidak menginginkan perhitungan itu tidak terjadi," ujar Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Baca: Sibuk Urusi Anak dan Suami di Bulan Ramadan, Mytha Lestari Mengaku Sampai Tak Sempat Tidur

Surat itu diberikan oleh Sayed ke Polda Metro Jaya tepatnya ke gedung Intelkam Polda Metro Jaya.

"Ini surat kita siapkan ya kita tunggu balasan karena ini tadi cukup alot karena ini persoalan menyangkut daerah steril di KPU," ungkap Sayed.

Baca: KPU Bakal Dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional

Nantinya akan hadir dalam aksi itu berjumlah sekitar 5 ribu orang.

Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi bin Abdul Rahman Al-Hinduan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (3/6/2018),
Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi bin Abdul Rahman Al-Hinduan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (3/6/2018), (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Rencananya, kegiatan tersebut akan diisi oleh orasi-orasi terkait pengawalan hasil penghitungan suara pemilu.

Kegiatan itu rencananya akan terfokus di depan kantor KPU RI pada Selasa (21/5) pukul 13.00 WIB sampai Rabu (22/5) pukul 24.00 WIB.

Pihaknya akan membawa mobil komando dan poster-poster dukungan terhadap KPU.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved