BPN Ditantang Adu Data di Pleno Rekapitulasi KPU, Begini Respons Fadli Zon dan Dahnil Anzar

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Baca: Kubu Prabowo Tak Akan Ajukan Gugatan ke MK Jika Kalah Pilpres, Ini Penjelasan Mahfud MD

Baca: Prabowo Effect Disebut Bikin 22 Caleg Artis di Sumbar Tak Lolos, Berikut Nama-nama Mereka

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Tak hanya KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pun menantang BPN Prabowo-Sandi untuk adu data.

TKN menantang BPN untuk saling membuka data dokumen C1 masing-masing dan membandingkannya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional yang digelar KPU.

Tantangan itu diajukan oleh Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga dalam jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019).

Baca: Bawaslu: KPU Melanggar Tata Cara Input Data Situng

Baca: Prabowo-Sandi Tidak Akan Tempuh Jalur MK, Dahnil Anzar: Kami Kehilangan Kepercayaan Terhadap Hukum

"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU! Kita buka satu per satu data C1 di semua TPS, 800.000 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang yang kami mampu. Kita adu data di KPU," ujarnya, dilansir Kompas.com.

Arya mengatakan, TKN sebenarnya sudah mengajak BPN saling adu data di tiap tingkatan rekapitulasi suara.

Mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga selalu menandatangani hasilnya.

Meski demikian, BPN terus menerus menyebut ada kecurangan ketika mereka berada di luar forum rekapitulasi.

"Sekarang kami tantang, kalau benar 02 punya C1 asli dan mengatakan ada kecurangan, kami tantang di KPU. Ikut pleno di KPU, tantang di pleno, berani enggak?" ujar Arya.

"Jangan koar-koar di luar bikin acara lalu mengatakan bohong dan sebagainya, tetapi diajak adu data beneran, enggak berani," tambah dia.

Baca: Fadli Zon: Bukti Kegagalan Strategi Ekonomi Pemerintah

Baca: KPU Langgar Prosedur Input Data Situng, Fadli Zon: Bawaslu Mestinya Beri Sanksi