Pendidikan GOPilpres 2019
Hendropriyono: Target Mereka Bukan Saya atau Pak Jokowi Tapi Sasarannya Ingin Hancurkan NKRI
Menurut Hendropriyono, acara buka puasa yang diikutinya tersebut merupakan yang kesekian kali.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Singgung kudeta
Sehari sebelumnya, AM Hendropriyono meminta masyarakat tetap tenang jelang 22 Mei 2019.
Diketahui, pada tanggal itu KPU bakal melakukan pengumuman rekapitulasi suara Pemilu.
"Enggak ada apa-apa, rakyat tenang saja. Saya yakin kita semua bagaimanapun di lubuk hati adalah nasionalis. Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Ini hanya retorika saja," ucap Hendropriyono usai acara buka puasa bersama kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang, Rabu (15/5/2019) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca: Bahar Bin Smith Sempat Menyesali Perbuatannya
Menyoal bakal adanya aksi kepung KPU hingga people power, menurut Hendropriyono jika ingin mencapai kekuasaan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku, itu dinamakan kudeta.
"Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.
Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya sedari awal pun Prabowo sudah berujar demikian.
Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.
"Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya)," singkatnya.
Fadli soal Makar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai banyak kecurangan.
Menurutnya, people power melalui aksi turun ke jalan dan melakukan protes kecurangan merupakan sesuatu hal yang sah dan konstitusional.
"Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional karena yang diprotes adalah kecurangan itu bukan makar," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
"People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional," imbuhnya.
Aparat dan pemerintah, kata Fadli Zon, justru diminta jangan menakut-nakuti rakyat yang hendak menyampaikan pendapat dengan menyatakan makar.
