Anggota BPN Jansen Sitindaon Mau Mundur dari Barisan Prabowo-Sandi karena Sudah Tak Nyaman

Tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.

Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.

Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Baca: Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim

Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.