Tolak Tanda Tangani Hasil Rekapitulasi Suara, Saksi BPN Sebut Kapolda Sumut Seperti Tim Sukses

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Azis Subekti menolak menanda tangani hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden Pemilu 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara.

Keberatan Azis disampaikan dalam rapat pleno yang digelar Senin (20/5/2019) malam.

Ia beralasan Provinsi Sumatera Utara banyak diwarnai praktik kecurangan oleh oknum-oknum aparat kepolisian.

Baca: Pasca-pembacokan Peserta SOTR di Setiabudi Hingga Tewas, Polisi Tangkap 2 Orang Bawa Senjata Tajam

Bahkan, dia berani menyebut jajaran kepolisian sekelas Kapolda Sumatera Utara seakan menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Kecurangan itu terasa. Saya lihat banyak berita daerah di Sumut, aparat itu sudah seperti tim sukses, sebut saja Kapolda," kata Azis dalam rapat pleno pembahasan rekap suara Provinsi Sumut di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) malam.

Penolakan penandatanganan hasil rekap suara Pemilu presiden malah menjadi kebanggaannya tersendiri.

Baca: Pernyataan Sikap 100 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri: Kedaulatan Rakyat Telah Dirampas

"Jadi, menurut saya sesuai yang sudah disampaikan, saya bangga menyampaikan menolak hasil pemilu presiden. Sikap kebanggan itu semoga dicatat dalam sanubari masyarakat yang merasakan dan menyampaikan. Sikap itu sekaligus menyatakan pemilu diwarnai praktik tidak baik," ujar Azis.

Kata dia, lebih baik menyampaikan persoalan keresahannya ini di forum rapat pleno yang didengar langsung para penyelenggara Pemilu dibandingkan bersuara di panggung-panggung terbuka.

"Saya lebih baik bicara di sini dibanding di panggung terbuka," kata dia.

Sebagai informasi, perolehan suara Pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf unggul atas pesaingnya Prabowo-Sandi untuk daerah pemilihan Sumatra Utara.

Baca: Bawaslu Tolak Laporan, BPN: Kami akan Lapor Kembali

Pasangan calon nomor urut 01 unggul dengan selisih 348.729 suara.

Jokowi-Ma'ruf memperoleh 3.936.515 suara.

Sementara Prabowo-Sandi hanya memperoleh 3.587.786 suara.

Jumlah suara sah Pilpres 2019 di Sumut sebanyak 7.524.301, sedangkan tidak sah 111.925.

Total surat suara terpakai di Pilpres 2019 untuk Provinsi Sumut sebanyak 7.636.226 lembar.

Kantor KPU dijaga ketat

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebentar lagi akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Sekiranya tanggal 22 Mei adalah tenggat waktu bagi mereka mengumumkan hasil rekap secara keseluruhan.

Pantauan tribunnews.com, Senin (20/5/2019) pukul 17.10 WIB, kondisi dan situasi di sekitar kantor KPU RI, tampak jelas penjagaan makin diperketat.

Mulai dari bentangan kawat berduri yang melintang di sepanjang bagian depan kantor KPU, penggunaan metal detector, hingga pos penjagaan yang makin diperbanyak.

Baca: Misteri Rumah Mewah Bak Istana di Garut yang Terbengkalai Terungkap, Ini Keterangan Sang Pewaris

Baca: Jadwal Lengkap Formula 1 GP Monaco 2019 pada 23-26 Mei

Sementara itu, kawasan sekitar Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat juga tampak dijaga aparat kepolisian. Seperti di perempatan terdekat kantor KPU, terlihat aparat kepolisian berjaga dan sesekali berkeliling.

Kendaraan taktis (rantis) semisal Barracuda 4x4 yang terbalut lapisan baja tebal 8 mm, mampu menahan terjangan proyektil peluru kaliber 7,62 mm, dan pecahan granat.

Kaca bagian depan dan samping juga mampu menahan terjangan kekuatan balistik, dengan tebal 4 mm.

Selain itu terdapat pula rantis berjenis Water cannon DWC6500 yang punya fungsi utama menembakkan air bertekanan tinggi.

Truk ini juga punya bodi baja yang anti peluru dan ban anti ranjau.

Sementara bagi mereka yang mau masuk ke kantor KPU, juga diperketat dengan dua kali tahap pemeriksaan.

Mereka diharuskan melewati pemeriksaan barang bawaan. Kemudian setelahnya, yang bersangkutan harus melalui gate metal detector serta pengecekan badan.

Di bagian area dalam kantor KPU, ditempatkan sejumlah kelompok personel keamanan gabungan dari TNI-Polri.

Mereka tersebar mulai dari halaman parkir kantor KPU, sudut-sudut bagian luar halaman, hingga bagian dalam lantai 2 gedung.

Sebanyak 32.000 personel gabungan TNI-Polri disebut akan dikerahkan untuk mengamankan KPU, Bawaslu dan sejumlah obyek vital nasional lainnya.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan itu akan dilakukan sejak 2 hari sebelum tanggal 22 Mei 2019.

"Aparat kepolisian bersama TNI sedang mempersiapkan kurang lebih 32 ribu personel dalam rangka untuk melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

"Artinya tanggal 20 sudah siap semua, fokus dan sasaran pengamanan yaitu KPU Bawaslu, dan objek-objek vital nasional lainnya," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa skema pengamanan yang diterapkan akan dibagi ke dalam 4 ring.

Ring 1 merupakan kantor KPU itu sendiri. Dimana area ini akan digunakan KPU menyampaikan hasil secara terbuka dan diliput oleh seluruh media, dan bisa disaksikan seluruh saksi.

Menurutnya akan ada pengamanan ketat, dan area di ring 1 harus bersih dari mereka yang tak berkepentingan. Untuk menghindari adanya gangguan pengumuman yang akan disampaikan oleh KPU.

Sementara ring 2 mencakup sekitar gedung KPU, ring 3 halaman gedung KPU, dan ring 4 jalanan atau wilayah di luar pagar gedung KPU.

"Ring 2 itu sekitar gedung, masih dalam gedung itu juga, masih dalam pengamanan secara ketat. Semua yang akan masuk harus betul-betul diverifikasi dengan safety door, diperiksa manual dengan metal detector. Itu penting, sesuai SOP," jelas dia.