Pilpres 2019

Permintaan Perlindungan Saksi ke LPSK Disebut ''Framing'', Apa Kata Bambang Widjojanto?

Bambang mengatakan, perlindungan sebagai saksi merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberi jaminan

Permintaan Perlindungan Saksi ke LPSK Disebut ''Framing'', Apa Kata Bambang Widjojanto?
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto memberikan pemaparan bukti kecurangan Pilpres 2019 pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, tidak peduli dengan komentar negatif tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal permintaan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK).

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyebut upaya itu adalah framing untuk membuat opini bahwa saksi Prabowo-Sandi mendapat ancaman.

"Kalau saya sederhana saja, lupakan 01 dengan berbagai pernyataannya. Kami ingin membangun bangsa ini, jadi tugas ini membangun peradaban. Jadi kalau hal itu dianggap sebagai framing saya tidak begitu peduli," ujar Bambang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2019).

Bambang mengatakan, perlindungan sebagai saksi merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberi jaminan perlindungan kepada warga negara yang bersaksi dalam sidang perkaranya.

Baca: Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Jambret Ponsel Bocah di Cengkareng

Baca: Kuasa Hukum: Pledoi Ratna Sarumpaet Setebal 108 Halaman Bakal Dibacakan Hari Ini

Baca: Sederet Fakta Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Sopir Bus Diserang Hingga Daftar Korban Tewas

Salah satu cara yang diusulkan tim hukum 02 adalah MK memerintahkan LPSK untuk memberi perlindungan itu. Dia berharap MK bisa membuat terobosan dalam hal perlindungan saksi ini.

Dia menyinggung, sebelumnya MK sudah banyak membuat terobosan-terobosan pada tiap putusannya.

"MK adalah salah satu institusi yang banyak membuat terobosan. (Putusan soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif) TSM itu terobosannya dari MK, tidak ada di pengadilan lain," kata Bambang.

Sebelumnya, Yusril mengkritik Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi yang sempat mendatangi LPSK.

Tim Kuasa Hukum Prabowo meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tetapi, menurut Yusril, kedatangan kubu Prabowo ke LPSK justru menjadi teror psikolgis kepada masyarakat.

"Ya kami menganggap justru laporan ke LPSK ini sebagai teror psikologi kepada masyarakat, seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK diteror dan ditakut-takuti sehingga ujung-ujungnya tidak datang ke MK," kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Perlindungan Saksi ke LPSK Disebut "Framing", Ini Kata Bambang Widjojanto"

Baca: Cerita Sekeluarga Jadi Korban Kecelakaan di Tol Cipali Usai Liburan ke Dieng dan Video Call Terakhir

Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved