TAG
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (53)
-
Aturan Kuota Internet Hangus saat Masa Berlaku Berakhir Kembali Digugat, Dianggap Perampokan Halus
Aturan sisa kuota internet hangus saat masa berlaku berakhir kembali digugat. Pemohon menganggap sebagai perampokan halus.
-
Tak Ada Hukuman Mati untuk Koruptor, Pasal soal Tipikor dalam KUHP Baru Digugat ke MK
Hukuman mati tidak tertuang dalam pasal tipikor KUHP baru berujung digugat oleh dua mahasiswa. Mereka menganggap bertentangan dengan UU Tipikor.
-
Alasan Mahasiswa Gugat Pasal Penghinaan KUHP Baru ke MK: Tidak Ada Garis Tegas
Para penggugat menilai Pasal Penghinaan KUHP baru berpotensi membungkam kritik dan membahayakan kebebasan berpendapat
-
Pasal Perzinaan di KUHP Baru Diuji ke MK, Orang Tidak Menikah Rentan Dikriminalisasi
Sejumlah mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Pasal 411 ayat (2) KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Leni Damanik Curhat di MK: Anaknya Tewas oleh Tentara, Tapi Pengadilan Militer Hukum Pelaku 10 Bulan
Leni Damanik kemudian menceritakan pengalaman panjang yang ia alami sejak kematian anaknya Seru Riza Pahlivi hingga proses hukum berjalan.
-
Penjual Atribut Piala Dunia Gugat KUHP Baru, Anggap Pasal Penodaan Bendera Negara Lain Merugikannya
Penjual atribut terkait Piala Dunia menggugat KUHP baru yakni terkait pasal penodaan bendera negara sahabat. Pasal itu dianggap merugikannya.
-
3 Gugatan Anyar soal KUHP Baru: Pidana Denda hingga Penodaan Bendera Negara Sahabat
KUHP baru kembali digugat oleh sejumlah pihak. Hingga kemarin total ada tiga gugatan yang sudah diajukan dan telah teregistrasi di MK.
-
Suami-Istri Datangi MK Gugat Aturan Sisa Kuota Internet Hangus, Nilai Rugikan Konsumen
Seorang pengemudi ojek online gugat aturan soal praktik penghangusan kuota internet yang merugikan konsumen.
-
Disorot Isu Bolos Sidang hingga Putusan MK, Anwar Usman: Ada Waktunya Meluruskan Sejarah
Hakim MK Anwar Usman jadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberikan surat peringatan
-
Gugatan UU TNI Naik Pleno di MK, Syamsul Jahidin: Pertempuran Berlanjut
Syamsul berbicara nasib serupa UU TNI dengan dikabulkannya gugatan UU Polri di MK memperkarakan polisi rangkap jabatan sipil
-
Pasal Hina Presiden Masih Tetap Ada di KUHP Baru: Bentuk Watak Kolonial
Pasal penghinaan Presiden kembali hadir di KUHP baru. Kritik keras Formappi vs penjelasan pemerintah, ancaman kebebasan berekspresi rakyat.
-
Formappi Sorot Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Bertentangan dengan Hak Warga Negara
Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga negara menjadi objek gugatan dalam pengujian KUHP baru.
-
Banjir Gugatan KUHP di MK, Formappi: Ada Persoalan, Tidak Sesuai dengan Harapan Publik
Lucius Karus nilai banyaknya penggugat atas satu produk undang-undang menunjukkan adanya persoalan serius dalam substansi KUHP baru.
-
Hakim MK: Belum Genap Setahun Berlaku, KUHP Baru Langsung Diuji ke Mahkamah Konstitusi
Hakim Daniel Yusmic menyoroti fakta ihwal permohonan diajukan bahkan ketika KUHP baru belum sepenuhnya berlaku dan masih berada dalam masa transisi
-
Ketika Iktikad Baik Tak Dianggap hingga Terancam Kriminalisasi, Pekerja Gugat Pasal Bermasalah KUHP
Mereka adalah karyawan swasta yang mengaku dikriminalisasi meski bertindak atas perintah pimpinan perusahaan.
-
Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan Jadi Bencana Nasional Jadi Landasan Advokat Uji Materiil ke MK
Banjir dan longsor Sumatra belum ditetapkan bencana nasional, 5 advokat gugat UU Penanggulangan Bencana karena dinilai timbulkan kekosongan hukum
-
Mahasiswa Persoalkan ke MK, Aturan yang Bolehkan Anggota DPR Bisa Terus-terusan Menjabat
Periode masa jabatan anggota DPR kembali dipersoalkan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Dipersoalkan, DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Terhadap MK
Wakil Ketua Komisi III DPR melontarkan kritik dengan menyebut sejumlah putusan MK belakangan ini dinilai tidak memiliki kejelasan yang tegas.
-
Mahasiswi Minta MK Hapus Syarat Usia Calon Kepala Desa, Saldi Isra: Kalau Kami Ubah, Ribut Lagi
Mereka yang saat ini berumur 20 tahun hendak agar syarat usia minimal calon kepala desa paling rendah 25 tahun saat mendaftar, dihilangkan.
-
Habiburokhman Kaget Dengar Pakar HTN Sebut Suhartoyo Ketua MK Ilegal
Habiburokhman kaget saat mendengar pernyataan pakar HTN Muhammad Rullyandi yang menyebut Suhartoyo adalah Ketua MK ilegal.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved