TAG
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (1)
-
Terkait Polemik UU KPK, DPM Unpatti Sebut Solusinya Judicial Review ke MK
Karena Judicial Review adalah jalan konstitusional dalam kepentingan menjawab adanya kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
-
Pemohon Uji Materi Dalilkan Soal Prosedur Pembentukan UU KPK Hasil Revisi
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.
-
Terkait Polemik UU KPK, BEM Hukum Uncen Usul Opsi Judicial Review
Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
-
Tak Setuju Perppu KPK, Sejumlah Presiden BEM Universitas di Jakarta Pilih Judicial Review ke MK
Pilihan tempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal UU KPK, merupakan hasil diskusi 17 BEM Universitas di Jakarta.
-
Arteria Dahlan Sebut Kanal Paling Pas Selesaikan Polemik UU KPK Lewat Uji Materi di MK
Arteria Dahlan menilai sebaiknya pihak yang tidak puas dengan UU KPK hasil revisi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
-
Politikus PKS Sarankan Polemik UU KPK Lebih Baik Diselesaikan di MK
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
-
Pemohon Minta Hakim Konstitusi Prioritaskan Uji Materi UU Pilkada
Menurut dia, uji materi terhadap ketentuan pasal tersebut harus segera dilakukan mengingat waktu tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
-
MK Gelar Sidang Uji Materi Syarat Mantan Terpidana Maju Dalam Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
-
Mantan Ketua MK: Mana Mungkin Presiden Dimakzulkan Karena Terbitkan Perppu
Hamdan Zoelva, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
PDIP: KPK Masih OTT Tandanya Tidak Ada Kekosongan Hukum
Bambang Pacul tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
-
Pakar Hukum Sarankan Jokowi Tunggu Hasil Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi
Suparji Ahmad, menyarankan Presiden Joko Widodo menunggu hasil uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Perppu Batalkan UU KPK Belum Penuhi Syarat Diterbitkan, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Ini
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyarankan Presiden Jokowi menunggu putusan Mahkamah Konstituso atas uji materi UU KPK.
-
Pengesahan UU KPK Hasil Revisi Hanya Dihadiri 80 Orang, MAKI Bakal Ajukan Gugatan ke MK
MAKI akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
-
Rullyandi: Jika Undang-undang Ada yang Tidak Pas Silahkan ke Mahkamah Konstitusi
Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini sudah disahkan oleh DPR.
-
Uji Materi di MK Buka Peluang Koreksi UU KPK Hasil Revisi
Upaya penolakan terhadap hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan dengan cara menempuh jalur konstitusi.
-
Pegiat Antikorupsi: Terlalu Prematur MK Sidangkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Ia melihat proses hukum di MK masih jauh dari kata selesai. Setidaknya perlu waktu satu tahun dari proses awal sampai selesai, bahkan lebih.
-
MK Minta Mahasiswa Perbaiki Gugatan UU KPK
Majelis MK menilai pengajuan uji materi dari mahasiswa tidak memiliki kepastian karena gugatan ternyata diajukan pada UU KPK lama
-
Ketua MK Pimpin Sidang Perdana Uji Materi UU KPK
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi UU No 30 tahun 2002, tentang KPK, Senin (30/9/2019).
-
Kritisi Produk Undang-Undang Dapat Dilakukan dengan Cara Uji Materi
Upaya mengkritisi suatu produk undang-undang tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan.
-
Ketua DPR Akui RKUHP Banyak Kelemahan
Menurut Bamsoet, pro dan kontra di masyarakat selalu mengiring pembahasan RHUP di parlemen yang dilakukan bersama pemerintah dengan mempertimbangkan
