TAG
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (1)
-
Menko Mahfud soal Aswanto Diberhentikan sebagai Hakim MK: Itu Ranahnya DPR
Menkopolhukam Mahfud MD menilai diberhentikannya Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi ranahnya DPR.
-
2 Hakim Dissenting Opinion, MK Tolak Gugatan PKS soal Presidential Threshold 20 Persen
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal presidential threshold (PT) 20 persen.
-
Rapat Paripurna DPR Setujui Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Gantikan Aswanto
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah disahkan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Aswanto.
-
Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu agar Jokowi Bisa Cawapres, PDIP: Itu Tidak Logis
Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Pengamat: Wacana Jokowi Jadi Cawapres Melecehkan Seluruh Pakar Hukum
Ubed mengatakan capres dan cawapres itu dicalonkan dalam satu paket sebagaimana tertuang dalam pasal 6A UUD 1945
-
Gandeng Mahkamah Konstitusi, Peradi Tingkatkan Kapabilitas Advokat Dalam Menyelesaikan Perkara PHPU
Peradi menyatakan bahwa para advokatnya siap ambil bagian dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang kemungkinan terjadi
-
MK Berikan Bimbingan Teknis Hukum Acara PUU kepada Ratusan Advokat Anggota Peradi
Mahkamah Konstitusi memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU) kepada 400 orang advokat Peradi Ketua Umum Otto
-
Jalani Sidang Perdana Gugatan Presidential Threshold Besok, PKS Bakal Adakan Nobar di Gedung DPP
Meski sidang dilaksanakan secara online, PKS akan menggelar persidangan dan nonton bareng persidangan tersebut dari Gedung DPP PKS di Jl. Simatupang,
-
MK Tolak Legalisasi Ganja Medis untuk Kesehatan, Sarankan Pemerintah-DPR Revisi UU Narkotika
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan uji materi terhadap UU Narkotika, salah satunya soal ganja untuk medis.
-
Palsukan Tanda Tangan, MK Setuju Tarik Gugatan Mahasiswa Hukum Universitas Lampung soal UU IKN
enam orang mahasiswa dari Universitas Lampung menarik gugatan mereka dalam permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN
-
MK Juga Tolak Uji Materi Ayzumardi Azra dkk. soal Permohonan Pembatalan UU IKN
Mahkamah Konstitusi atau MK juga menolak uji materi UU no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dari penggugat lainnya.
-
Komentari Draf RKUHP, Dewan Pers: Karya Jurnalistik Bukan Kejahatan yang Bisa Dipidanakan
Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan karya jurnalistik bukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
-
MK Ungkap Alasan Tolak Gugatan Yusril dan La Nyalla soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
MK ungkap alasan pihaknya menolak gugatan terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Bagaimana Nasib Gugatan Ganja Medis Usai Cerita Ibu Santi Viral? Ini Penjelasan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penjelasan mengenai perkembangan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
-
Alasan Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK Karena Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembentukan
Kuasa Hukum Partai Buruh, Muhammad Imam Nassef mengatakan, pembentukan UU PPP tak pernah melibatkan buruh.
-
Partai Buruh: UU PPP Bisa Jadi Pintu Masuk Pembentukan Omnibus Law Lainnya
Partai Buruh mendaftarkan gugatan dengan menyertakan sekitar 20 berkas untuk mendukung permohonan mereka.
-
Merasa Dirugikan, Partai Buruh Resmi Ajukan Judicial Review UU PPP ke MK
Partai Buruh resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Mahkamah Konstitusi Punya Waktu Paling Lama 9 Bulan Memilih Ketua Pengganti Hakim Anwar Usman
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama sembilan bulan memilih ketua menggantikan Anwar Usman dan Aswanto sebagai wakil ketua
-
Aksi Teatrikal Seniman Singgung MK Sebagai Mahkamah Kasur, Pernikahan Anwar Usman dan Adik Presiden
Aksi pada siang tadi mendemokan sebuah adegan di mana sang suami membawa pekerjaannya ke dalam kamar, dan mendiskusikannya dengan sang istri di atas
-
Gugat UU IKN Ke MK, Eks Penasehat KPK Abdullah Hehamahua Dkk Ajukan 3 Ahli
Pemohon mengatakan 13 peraturan perintah pendelegasian tersebut harusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level UU karena bersifat strategis
