Rabu, 27 Agustus 2025

Pilpres 2019

Alasan KPU Tidak Ajukan Pertanyaan Kepada Saksi Hermansyah, Hasyim Asy'ari: Kami Tahu Kualitasnya

KPU sebut saksi atas nama Hermansyah dinilai mengemukakan keterangan yang tidak relevan dengan dalil pada permohonan Pemohon.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). 

Dalam kesaksiannya, Agus Maksum mengatakan ada 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid.

Menanggapi hal tersebut, Ace mengatakan Agus tak bisa membuktikan apakah 17,5 DPT tersebut dapat mempengaruhi hasil suara Pilpres 2019.

Sehingga, Ace menyebut kesaksian yang disampaikan Agus Maksum tidak lebih dari sekadar asumsi.

"Dia juga tidak bisa membuktikan apakah data yang 17 DPT tersebut memang akan mempengaruhi terhadap (hasil suara Pilpres) atau tidak, kan dia juga enggak bisa secara tegas. Itu kan semua yang disampaikan oleh Agus Maksum, saya pastikan semuanya asumsi," jelasnya.

Selain itu, Ace menuturkan permasalahan DPT sebenernya sudah dibahas bersama dengan KPU, Tim BPN Prabowo-Sandiaga dan TKN Jokowi-Maruf serta Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, Legislator Golkar ini menilai dibawanya permasalahan DPT dalam sidang sengketa Pilpres hanya mempermalukan Tim Prabowo-Sandiaga.

"Semua sudah dibahas semua, kan itu yang terus diulang-ulang, jadi lucu. Jadi menurut saya jangan mempermalukan diri sendiri. Itu kan seperti mempermalukan diri sendiri," pungkasnya.

Kuasa hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut saksi fakta pertama yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum berbicara layaknya ahli. 

Saksi fakta harusnya berbicara soal kejadian apa yang ia alami, dan apa yang ia tahu. Saksi fakta tidak boleh berbicara soal pendapat dan analisisnya sendiri.

"Saksi seperti ahli kenapa? Apa yang dia alami, apa yang dia tahu. Jadi saksi tidak boleh analisis. Jadi itu kan tidak boleh. Ahli baru boleh berpendapat," ungkap Yusril saat jeda sidang di MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). 

"Tapi saksi tidak boleh menganalisis dan tidak boleh menilai, bahwa ini manipulasi, ini KTP palsu. Saksi boleh hanya menerangkan apa yang dia lihat, mendengar apa yang dia saksikan," imbuh dia.

Lebih lanjut menurutnya, saksi pertama yang dihadirkan paslon 02 sama sekali tidak menerangkan apa-apa. Apalagi keterangannya dicampuradukkan antara saksi dengan ahli. 

Selain itu, menurutnya Agus Maksum tidak tahu ketika ditanya soal hak pilih 17 DPT.

Ace Hasan Syadzily.
Ace Hasan Syadzily. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Baca: Reka Ulang Pembunuhan Sadis Pria Berjimat, Golok Tersangka Sempat Tak Mempan ke Tubuh Korban

Padahal bila menuding ada manipulasi data, hal itu harus punya korelasi dengan kemenangan Jokowi-Maruf dan kekalahan Prabowo-Sandiaga seperti yang diumumkan oleh KPU RI sebelumnya.

"Padahal kalau terjadi kecurangan harus dijelaskan kenapa penyebab Prabowo menang dan apa yang menyebabkan Prabowo kalah. Ini tidak jelas diuraikan," ungkap dia.

Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan