Massa Tahlil Akbar 266 Tertib Bubarkan Diri Hingga Ikut Bersih-Bersih Sampah

‎‎Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 membubarkan diri secara tertib usai melangsungkan aksi bertajuk tahlil akbar 266 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019) petang.

Mereka beramai-ramai meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.30 WIB.

"Aksi kita hari ini Insya Allah akan ditutup tapi tentu aksi ini bukan yang terakhir," kata Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua di lokasi.

Baca: Bahas Isu Radikalisme di Tubuh KPK, Wadah Pegawai KPK Kirim Surat ke BNPT

Baca: Polri Soroti Meningkatnya Kasus Hoaks pada 2019 Dibandingkan Tahun Lalu

Baca: Seorang Pelajar Frustasi Gagal Masuk SMA Negeri karena Sistem Zonasi, Orang Tua Mengadu ke DPRD

Setelah seluruh massa membubarkan diri, pasukan oranye dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung terjun membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

Mereka menyapu sisa-sisa sampah di Jalan Medan Merdeka Barat.

Truk penyapu jalanan juga dikerahkan.

Sebagian dari peserta aksi juga ikutan membantu pekerjaan pasukan oranye.

Ada satu orang peserta kedapatan meminta sapu yang sedang digunakan seorang pasukan oranye.

"Pak, sini saya bantu sekaligus ringanin pekerjaan bapak," ucap seorang peserta.

Kini, sepanjang jalan depan Kantor Kemenkopolhukam hingga depan Gedung Mahkamah Konstitusi sudah kondusif.

Massa aksi sudah tidak lagi terlihat di Jalan Medan Merdeka Barat atau sekitar Patung Kuda.

Tak terlalu panas

Pemerintah sudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Kelompok-kelompok ini bakal turun ke jalan, melakukan aksi. 

Lantas apakah saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 besok di MK bakal panas ?

Menjawab itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merasa situasi besok tidak terlalu "panas" meski ada massa yang turun ke jalan.

Kalaupun terjadi sesuatu yang menganggu kamtibnas, diungkap Moeldoko, TNI dan Polri siap mengamankan.

Baca: Komisioner KPU: Persidangan MK Seperti Menonton Sinetron Mak Lampir

Baca: Politisi Gerindra Jawab Rumor Pertemuan Prabowo-Kepala BIN di Bali, Berikut Penjelasannya

Baca: Tolak Felix Siauw, GP Ansor Sebut Pemprov DKI Melakukan Pembohongan Publik

"‎Mudah-mudahan enggak panas, sepertinya enggak. Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (kelompok yang turun ke jalan) tidak terlalu banyak, tapi kami tetap waspadai," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI menuturkan pihaknya memperkirakan besok ada 2500-3000an ‎orang yang turun ke jalan mengawal putusan MK.

"Besok ada pengerahan masa 2500-3000an, tapi ya tidak terlalu besar juga," imbuhnya.

Akan berhadapan dengan hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan kelompok-kelompok yang masih ingin melawan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok dipastikan bakal berhadapan dengan hukum.

"Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019)‎.

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai.

Baca: BPN Tak Setuju Pertemuan Prabowo dan Jokowi Disebut Rekonsiliasi

Baca: Moeldoko sebut 40 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung MK saat Putusan

Baca: Tanggapan Dewi Perssik soal Hubungan Faul LIDA dan Lebby WIlayati: Aunty Cari yang Benar-benar Tulus

Masyarakat Indonesia pun ‎ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya.

Kelompok tidak terima

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin calon presiden Jokowi dan Prabowo bertemu menggelar rekonsiliasi.

Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.

"Kami mensinyalir proses rekonsiliasi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI ini bahkan mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi.

Baca: PKS Yakin Gerindra Tidak Akan Menyebarang Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Baca: Sengketa Hasil Pilpres 2019 Akan Diputus MK Besok, Berikut Prediksi Kedua Kubu Hingga Pengamat

Baca: Moeldoko Ungkap Dugaan Jaringan Teroris Tak Ingin Ada Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.

"Kami sudah tahu siapa-siapa saja, kelompok mana saja, sudah kami petakan dan mappping semua. Kami juga waspadai apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau mungkin setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada," ‎ungkap Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan dengan baik dan kondusif saat keputusan esok.

‎"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.