Moeldoko Petakan Kelompok yang Tidak Terima Adanya Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin calon presiden Jokowi dan Prabowo bertemu menggelar rekonsiliasi.

Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.

"Kami mensinyalir proses rekonsiliasi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI ini bahkan mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi.

Baca: PKS Yakin Gerindra Tidak Akan Menyebarang Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Baca: Sengketa Hasil Pilpres 2019 Akan Diputus MK Besok, Berikut Prediksi Kedua Kubu Hingga Pengamat

Baca: Moeldoko Ungkap Dugaan Jaringan Teroris Tak Ingin Ada Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.

"Kami sudah tahu siapa-siapa saja, kelompok mana saja, sudah kami petakan dan mappping semua. Kami juga waspadai apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau mungkin setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada," ‎ungkap Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan dengan baik dan kondusif saat keputusan esok.

‎"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.

Tidak harus ada pembagian kekuasaan

Wakil Sekretaris Jenderal PAN yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam menjalin rekonsiliasi tidak harus ada pembagian kekuasaan (power sharing).

Menurutnya rekonsiliasi dijalin bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kepentingan bangsa.

"Engga mesti ya karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol tapi keptingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut maka engga akan selesai," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Selain itu, menurut Saleh, dalam menjalin rekonsiliasi, tidak berarti harus mengakomodir semua partai masuk ke dalam pemerintahan.

Baca: MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pilpres Kamis 27 Juni 2019 Pukul 12.30 WIB

Baca: Perampok Beraksi di Gudang Distributor Elektronik Pondok Gede, Sekap Karyawan Ambil Barang Berharga

Baca: Pria Asal Bandung Tewas Dililit Ular Piton Peliharaannya, Berikut Kronologi Kejadiannya

Baca: TKN Jokowi-Maruf Yakin Gugatan BPN Akan Ditolak Karena Bukti Dan Saksi Sangat Lemah

Dalam negara demokrasi harus tetap ada oposisi yang mengawasi pemerintahan.