Pilpres 2019

Bambang Widjojanto Kecewa Bukti DPT Bermasalah Sebanyak 2 Truk Tak Dipakai MK

Usai sidang Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW menyatakan kekecewaan atas ditolaknya dalil tersebut.

Bambang Widjojanto Kecewa Bukti DPT Bermasalah Sebanyak 2 Truk Tak Dipakai MK
Tribunnews/JEPRIMA
Kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (kanan) saat mendengarkan pembacaan putusan oleh hakim MK pada sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran pemilu melalui penyertaan video sebagai bukti. Dalil-dalil itu pun dimentahkan MK. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan putusan menolak seluruh gugatan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang pembacaan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Salah satunya adalah menolak dalil kubu BPN tentang daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang menurut mereka berjumlah 17,5 juta.

Usai sidang Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW menyatakan kekecewaan atas ditolaknya dalil tersebut.

“Soal DPT kami sudah lampirkan bukti adanya NIK (nomor induk kependudukan) rekayasa, kecamatan siluman, pemilih di bawah umur dan pemilih ganda yang jumlahnya mencapai dua truk lebih. Bukti sebanyak itu tidak dipakai dan tidak menjadi ukuran,” keluhnya.

Ia pun mempermasalahkan penetapan DPT oleh KPU RI yang dilakukan pada 21 Mei 2019 yang justru dilakukan setelah pemungutan suara.

Baca: Tim Hukum Prabowo Lakukan Ini Setelah MK Tolak Seluruh Gugatan, Denny Indrayana Beri Isyarat Tangan

Baca: Sering Bertengkar Mulut, Anak Tiri Akhirnya Nekat Bakar Hidup-hidup Ibunya

BW menyatakan akan segera menyampaikan putusan MK kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pemohon prinsipal.

“Apa yang tadi sudah diputuskan akan kami sampaikan langsung kepada prinsipal (Prabowo-Sandi) malam ini. Biar prinsipal yang memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan kami akan mempertanggungjawabkan,” ungkap BW kepada awak media.

BW mengatakan dirinya menginginkan Prabowo dan Sandi mengetahui langsung dari pihaknya bagaimana jalannya pembacaan putusan MK.

“Walaupun saya yakin beliau sudah mendengar dari media tapi saya ingin pastikan prinsipal mendengar dari tangan pertama. Kuasa kami di sini sudah selesai dan malam ini akan kami kembalikan mandat kepada prinsipal,” tegasnya.

Dalam pandangannya hakim MK menilai gugatan pemohon soal DPT tak beralasan menurut hukum karena pemantauan oleh BPN dilaksanakan pada Desember 2018 sementara baru diserahkan ke KPU pada tahun 2019.

Hakim MK juga beralasan pemohon tak mampu membuktikan kerugian suara 02 dengan adanya DPT siluman.

Majelis hakim MK pun tak menemukan nama-nama yang dimaksud pemohon masuk kategori DPT siluman dalam DPT yang sah.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved