Pilpres 2019

Ketua DPP PKS: Yang Dirugikan Kalau Tidak Ada Oposisi Adalah Publik

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol di parlemen mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol.

Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol di parlemen mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan.

Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan.

Baca: Mardani Ali Sera: Oposisi Terbaik itu Bersatu dengan Rakyat, Ingat Kisah Cicak vs Buaya

Baca: Mardani Ali Sera Minta Kubu Pemenang Pilpres 2019 Tak Rendahkan Pihak yang Kalah

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

Baca: Minta Kubu Pemenang Pilpres Tak Rendahkan yang Kalah, Mardani Ali Sera Bahas Surah Al-Insyirah

Baca: Mardani Ali Sera: Indonesia Butuh Parpol yang Kelaminnya Jelas

Menurut Mardani, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek. Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebab, Mardani menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani.

Baca: Mardani Ali Sera : Saya Masih Percaya MK Pegang Teguh Prinsip Keadilan dan Kebenaran

Baca: Mardani Ali Sera: Duka Menyelimuti Negeri, Insya Allah Husnul Khotimah

Sebelumnya, calon presiden pada Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS, plus Partai Berkarya sebagai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved