Jusuf Kalla Anggap Wajar Jika Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Didominasi Orang-orang Partai Koalisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wajar jika susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin didominasi orang-orang dari partai koalisi.

"Suatu kabinet gabungan antara calon menteri dari partai politik itu wajar saja karena juga koalisi partai mendukung pemerintah," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Ia menilai, berkaca dari kabinet sebelumnya meski berasal dari orang-orang partai koalisi, kemampuan para menteri tak kalah saing dengan menteri dari profesional.

Jusuf Kalla melanjutkan, komposisi kabinet kerja Jokowi-JK didominasi menteri dari kalangan profesional, yaitu 15 menteri dari partai koalisi dan 19 dari profesional.

Baca: Respons KPU Sikapi Usulan Soal Pemilu Serentak: Karena Baru Pertama, Orang Kena Shock Culture

Baca: Reza Arap dan Kaesang Pangarep Bikin Kafe untuk Para Gamers

Baca: Begini Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Wanita Pembawa Anjing di Dalam Masjid

"Setidak-tidaknya antara menteri dari partai, dan itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional, di samping yang profesional sendiri," jelasnya.

Diketahui, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) akan membahas jajaran menteri kabinet pada pemerintahan ke depan pada pertengahan Juli 2019.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2019).

"Beliau bilang akan ada pembicaraan (soal menteri) sekitar pertengahan Juli," ucap Cak Imin.

Respons PPP

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan hak masing masing partai mengajukan nama-nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Pernyataan Arsul tersebut menyikapi sikap PKB yang mengusukan 10 nama menteri dan Golkar yang menyebut pantas mendapatkan jatah 5 kursi di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Untuk partainya, menurut Arsul Sani tidak akan mengekspresikan harapan jatah menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.

"Itu hak masing-masing, berharap kan boleh, ada yang berharapnya seperti PKB yang diekpresikan, ada yang berharapnya di dalam hati seperti PPP. Kami ingin berharap dalam hati saja lah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/7/2019).

Baca: Langkah Jokowi Usai Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, Bertemu Pimpinan Parpol hingga Bicara Kabinet

Baca: Bacakan Pernyataan Sikap, Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi Beda Pendapat

Baca: KPU Masih Menimbang-nimbang Pentingnya Hadirkan Saksi Untuk Sengketa Hasil Pileg 2019

Menurut Arsul tidak ada yang tahu mengenai portofolio atau struktur kabinet Jokowi-Maruf Amin nanti.

Pihak yang tahu bagaimana kabinet ke depan hanya Jokowi sendiri.

"Soal bagaimana portfolio di kabinet, siapa orangnya, itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah SWT," tuturnya.

Menurutnya rencana Jokowi mengkomunikasikan dengan internal koalisi dalam menyusun kabinet bukan merupakan bagian dari resistensi 9 partai pengusung terhadap masuknya partai baru ke dalam pemerintahan.

Pembicaraan internal patai koalisi Indonesia Kerja (KIK), hanya untuk memberi saran apakah perlu atau tidak menambah partai koalisi.

Baca: Yakin Suaminya Tak Bersalah Soal Ikan Asin, Menurut Barbie Kumalasari Ada yang Perlu Diluruskan

Baca: Patuhi Keputusan Pemerintah, GOJEK Berlakukan Tarif Baru di 41 Kota

"Bahwa setiap partai karena belum bertemu, belum bersepakat, tentu boleh dong setiap partai yang ada di koalisi itu menyampaikan sudut pandang tentang apakah koalisi pemerintahan yang akan datang perlu mengambil partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo," katanya.

Apalagi saat ini partai-partai yang ada di parlemen, cenderung kurang setuju terhadap wacana bergabungnya partai di luar KIK.

"Apalagi kan di dalam koalisi partai ini (KIK) kan juga belum tahu kita apakah semua dapat portofolio di kabinet atau tidak. itu kan belum tahu juga," katanya.

Isu susunan kabinet

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Ma'ruf Amin.

"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.

"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.

Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri

Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu

Sebelumnya beredar di media sosial terkait susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, nama-nama seperti Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan lainnya masuk dalam jajaran kabinet.

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.

"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.

Anak muda

Jokowi menyebut, setiap periode waktu, diperlukan kabinet yang berbeda karena tantangannya juga berubah.

Ia lalu mengungkapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan.

Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.

Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Jokowi menyebut era globalisasi seperti sekarang diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali.

Sementara terkait kekhawatiran bahwa anak muda belum mempunyai pengalaman dalam manajemen pemerintahan, Jokowi menilai hal itu bisa diatasi dengan keberadaan para menteri koordinator.

Menko di empat bidang nantinya akan tetap diisi oleh senior yang sudah punya pengalaman panjang di bidang kerjanya.

"Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu," kata Jokowi.

Lalu, apakah Wapres JK dan pembantu-pembantu lainnya akan juga dilibatkan dalam periode mendatang?

"Saya kira semua yang masih bisa berkontribusi pada negara ini, apalagi Pak JK dengan pengalaman panjang di bidang politik dan ekonomi, saya kira negara ini sangat memerlukannya.

Tugas kita bersama untuk bekerja sama dan membangun negara ini," jawab Jokowi.

Gambaran kabinet

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo telah memiliki gambaran terkiat nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan 2019-2024.

Menurut Karding, pengalaman Jokowi memimpin di periode pertama menjadi pertimbangan dalam menentukan nama-nama menteri.

"Mengenai siapa orangnya, tentu Pak Jokowi sudah memiliki gambaran-gambaran karena lima tahun berinteraksi dan memimpin pasti telah mengetahui siapa yang tepat," ucap Karding saat dihubungi, Selasa (2/7/2019).

Politisi PKB ini pun mengungkapkan, nama-nama menteri yang akan masuk kabinet secara intensif akan dibicarakan oleh Jokowi bersama partai koalisi pendung.

"Masukan dari tokoh, relawan, semua akan memberikan masukan," kata Karding.

Lebih lanjut, ia tak bisa memastikan siapa-siapa saja nama yang yang akan masuk kabinet

Sebab, saat ini belum ada pembahasan terkiat hal itu.

"Soal pembicaraan berapa jumlahnya, siapa dapat apa jujur saya belum dapat informasinya soal itu," jelasnya.

Karding juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan fokus pasa 3 poin.

Yakni, peningkatan SDM, ekonomi kerakyatan serta idelogi Pancasila.

"Ini yang bakal jadi perhatian khusus disamping meneruskan pembangunan infrastruktur untuk efektivitas pembangunan," tutupnya.