Jokowi: Jangan Ada yang Alergi terhadap Investasi

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ada lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam acara 'Visi Indonesia' untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Satu dari lima visi itu adalah terkait pembukaan peluang investasi sebesar-besarnya.

Ia menilai, semakin luas peluang investasi yang dibuka pemerintah tentunya akan berdampak positif pada semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, jangan ada yang alergi terhadap investasi, dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya," ujar Jokowi, dalam acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Baca: Kasus Pencabulan Anak di Lampung, Sang Ayah Terancam 20 Tahun Penjara

Baca: Salah Satu Visi Jokowi, Masih Fokus Genjot Proyek Infrastruktur

Jokowi pun mengultimatum siapapun yang tidak mendukung program tersebut.

Ia akan melakukan sejumlah langkah untuk menindak pihak yang menghambat program yang dijalankan pada pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin itu.

Mulai dari melakukan pemeriksaan secara langsung hingga melakukan pemangkasan terhadap lembaga yang terlalu 'berbelit-belit' dalam memberikan perizinan.

"Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan," tegas Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menghambat laju investasi.

"Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," kata Jokowi.

Selain terkait peluang investasi, ada 4 poin lainnya yang ia bacakan dalam pidato terkait visinya bersama Ma'ruf Amin, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Birokrasi, serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran.