Angka Backlog Tinggi, BTN Gencar Garap Sektor Informal

Laporan Wartawan Tribunnews, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) ke pekerja di sektor informal menjadi gebrakan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjelang usia ke-74 tahun pada 9 Februari 2024 mendatang.

Selain untuk memperbesar pangsa pasar di segmen mikro, program ini juga membantu pemerintah dalam menekan angka backlog perumahan.

Sektor informal menjadi perhatian khusus karena jumlahnya signifikan dalam populasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak huni. Mereka selama ini kurang terlayani karena dianggap tidak bankable. Padahal, mereka sejatinya punya penghasilan rutin meski tidak tetap (fluktuatif).

Di sisi lain, produk KPR rata rata bertenor panjang hingga di atas 20 tahun. Nilai kreditnya juga tidak kecil, mengikuti harga rumah yang menjadi objek kredit. Bank karena itu lebih memilih debitur dari pekerja sektor formal dengan penghasilan rutin untuk memastikan KPR nya tidak macet di tengah jalan.

“Skema KPR dan profil calon debitur seperti tidak ketemu. Tapi, sebagai bankir, kita harus berani melakukan terobosan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, pekan lalu.

Dia mengatakan, tanpa komitmen dan keberpihakan, calon debitur dari segmen informal ini sampai kapan pun bakal sulit mendapatkan KPR.

"Sementara jumlah mereka tidak sedikit dan menjadi penyumbang tingginya jumlah penduduk yang belum punya rumah. Di sinilah kami mengambil peran tapi dengan tetap menjalankan manajemen risiko secara hati hati,” ujarnya.

Sektor informal yang dilayani BTN memiliki profil yang beragam, mulai dari pengemudi ojek online, paguyuban pedagang pasar, pelaku UMKM, merbot masjid hingga komunitas tukang cukur. Mereka ini disebut pekerja sektor informal karena bukan hidup dari gaji yang nilainya selalu stabil serta serba pasti.

“Mereka ini sejatinya punya penghasilan yang cukup meski tidak tetap seperti pekerja kantoran. Artinya, mereka mampu mengangsur dan layak mendapatkan KPR asal skemanya tepat,” katanya.

Baca juga: PUPR: Backlog Rumah 12,75 Juta, Belum Termasuk Pertumbuhan Keluarga Baru

BTN dalam lima tahun terakhir telah menyalurkan KPR ke sektor informal sebanyak sekitar 133.000 unit atau senilai sekitar Rp22 triliun. Jika mengacu pada data sejak BTN dipercaya sebagai bank panyalur KPR pertama kalinya pada Desember 1976 atau 47 tahun lalu, maka angkanya lebih besar lagi.

Perseroan sejak 47 tahun lalu telah menyalurkan KPR ke sektor informal sekitar 410.000 unit atau senilai sekitar Rp52 triliun.

“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93 persen dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7%. Untuk itu BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari BTN,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah mengapresiasi keberpihakan sekaligus keberanian BTN menyalurkan KPR bertenor panjang ke sektor informal.

“Ketika BTN memutuskan menyalurkan KPR ke segmen bankable tapi undeserved ini, manajemen tentu telah menganalisis potensi risiko se hati hati mungkin. Terutama risiko gagal bayar yang berujung pada kenaikan non performing loan (NPL),” kata Piter

Bagaimanapun, Piter menambahkan, program populis tidak boleh menjadi beban di kemudian hari hanya karena tidak cermat melakukan kajian.

“Saya selalu percaya, program populis yang baik adalah program yang bisa diimplementasikan, berhasil dan dapat menciptakan perubahan,” katanya.

Selain risiko, Piter melihat ada tiga benefit bagi BTN dari keberaniannya menyalurkan KPR ke abang gojek dan pedagang pasar. Satu, diversifikasi target pasar. Dua, potensi dana murah (current account and saving account/CASA). Tiga, pintu masuk BBTN menggarap pasar kredit mikro.

Piter menjelaskan pangsa pasar utama KPR bersubsidi adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka ini menjadi target utama penurunan angka backlog perumahan dan masuk dalam program sejuta rumah rakyat.

Baca juga: Atasi Backlog Hunian, Perumnas Sinergi dengan Lembaga Pendidikan

“Pada konteks ini, improvisasi BBTN menyalurkan KPR bersubsidi ke abang Gojek dan pedagang pasar bisa dinilai sebagai extra effort menekan angka backlog,” katanya.

Apabila penyaluran KPR bersubsidi ke abang Gojek dan pedagang pasar terus meningkat, BTN segera mendapatkan benefit kedua.

Yakni pertumbuhan jumlah nasabah (number of account/NOA) dan porsi dana murah. Dan sangat mungkin para debitur ini akan menjadikan BTN sebagai bank utama penopang transaksi harian.

“Dari sisi nilai simpanan yang mengendap mungkin tidak terlalu besar, tapi pedagang pasar dan abang gojek aktif bertransaksi. Hal ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan fee based income,” ujarnya.

Baca juga: Kekurangan Pasokan Rumah Masih 12 Juta Unit, Ini Kendala Wujudkan Target Zero Backlog di 2045

Selain dua benefit di atas, ada satu dampak positif lain yang justru lebih substansial dari improvisasi BBTN ke sektor informal yakni ekspansi ke kredit mikro.

KPR bersubsidi ini merupakan pintu masuk BBTN untuk menyalurkan kredit produktif ke para pedagang pasar dan pelaku UMKM.

BBTN bisa menjadikan kepatuhan debitur dalam mengangsur sebagai pertimbangan pemberian kredit modal kerja. Jika abang gojek dan pedagang pasar menjadikan BTN sebagai rekening utama, akan lebih baik lagi.

Aktivitas transaksi dan saldo mengendap akan menjadi track record sekaligus pengukuran profil risiko secara lebih presisi. “Jadi, penilaian kelayakan kredit bisa lebih efektif dan akurat,” katanya.