PDI-P: Hati-hati Revolusi Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencermati gelagat serta dinamika yang berkembang akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia, salah satu penyebab masalah yang kemudian muncul adalah semakin menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah.

Kekecewaan atas sikap pemerintah yang tidak cepat mengambil keputusan terhadap permasalahan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ada jenjang birokrasi yang panjang sehingga pemerintah pusat maupun daerah lamban mengambil keputusan. Bisa jadi, lambannya karena menunggu perintah atasan," kata Sekjen DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo, Senin (5/3/2012).

Mempercepat reformasi birokrasi, menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Kalau tidak, Tjahjo mengingatkan, bisa terjadi revolusi sosial karena ketidakberpihakan birokrasi kepada masyarakat.

Keputusan politik pemerintah yang yang tak berpihak kepada masyarakat luas seperti rencana kenaikan BBM.

Hal itu, kata Tjahjo, sangat tidak realistis kalau melihat kemampuan masyarakat pada umumnya yang tingkat kehidupannya sekarang serba kekurangan.

Pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan politik pemerintah dirasakan kurang berpihak pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Kebijakan, katanya, masih dirasakan lamban di berbagai bidang dan cenderung membangun birokrasi baru. Tidak ada fokus dan arah pembangunan di berbagai daerah saat ini.

"Pokok analisa saya terhadap tantangan ke depan harusnya dicermati. Masalah lapangan kerja, tingkat pengangguran, kemiskinan yang semakin tinggi. Kemudian, ancaman terhadap kebhinekaan dan integrasi bangsa. Belum lagi, merebaknya pemahamam liberalisme, neo pragmatisme," Tjahjo mengingatkan.

Proses penegakan hukum yang masih belum berkeadilan, termasuk masalah kelembagaan, pranata reformasi birokrasi yang masih tanggung, belum cepat dituntaskan.

Telaahan strategis nasional, regional dan internasional dari intelijen, imbuhnya, seharusnya diambil sebagai salah satu pertimbangan utama birokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cepat.

"Kuncinya, pada kepekaan, kepedulian, dan antisipasi dini," tegas Tjahjo Kumolo.