Warga Jeppe'e Protes Jatah Penerima Raskin Berkurang
Puluhan warga dari Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, WATAMPONE - Puluhan warga dari Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa, Selasa (3/7/2012) terkait penyaluran beras miskin yang dinilai tidak tepat sasaran.
Warga mendatangi Kantor Lurah Jeppe'e dan Kantor Badan Pusat Statistik, Pemda Bone meminta agar pemerintah dalam menyalurkan beras miskin harus adil dan tepat sasaran karena mereka tidak menerima kalau raskin disalurkan di daerahnya kepada rumah tangga yang tidak layak menerima raskin, sementara ada warga yang layak menerima.
"Kami tidak mengerti kenapa seperti ini penyaluran raskin, ada orang yang sudah meninggal dua tahun lalu, tapi masih menerima raskin sampai sekarang. Tidak hanya itu, ada juga warga yang mampu mendapat raskin," ujar salah satu warga, Nurjannah saat berada di Kantor Lurah Jeppe'e, Selasa (3/7/2012).
Aksi warga ini dilakukan setelah pihak pemerintah hanya membagikan raskin kepada 144 warga Jeppe'e, sedangkan pada bulan sebelumnya mencapai 247 kepala rumah tangga penerima raskin.
Sementara di kelurahan lain yang berada di kecamatan tersebut justru memperoleh tambahan penerima jatah raskin.
Menurut warga, sebaiknya raskin sekaligus ditiadakan di Kelurahan Jeppe'e agar rasa keadilan warga tidak terusik hanya karena penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran.
Ironisnya, pihak Lurah dan BPS saling menyalahkan. Mereka saling lempar tanggung jawab atas raskin yang disalurkan tidak tepat sasaran itu.
Kepala Badan Pusat Statistik Bone, Rustan mengatakan pihaknya sebatas melakukan pendataan pada bulan Juli 2011 lalu. Data itu kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, dan Menko Kesra untuk memverifikasi data dari BPS.
"Jadi persoalan siapa yang terima atau tidak itu BPS tidak punya kewenangan, sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan raskin, adalah Bagian Ekonomi Pemda Bone," ujar Rustan.
Sementara Lurah Jeppe'e, Andi Arsyad Sebbu mengatakan sebenarnya dari 7.890 jiwa terdiri dari 1.820 kepala keluarga, diantaranya ada 433 kepala keluarga yang berada dalam kategori kemiskinan dan telah diusulkan untuk menerima jatah raskin.
"Pada bulan lalu hanya 247 yang dimasukkan untuk penerima raskin, tiba-tiba saja bulan ini menurun menjadi 144, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba kuota berkurang, sementara kelurahan lain bertambah," ujar Arsyad.
Arsyad menambahkan, seharusnya BPS pada saat melakukan pendataan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, karena pemerintah kelurahan mengetahui persis kondisi masyarakatnya.
"Tapi BPS sama sekali tidak melakukan koordinasi, hanya hasil kuota yang langsung kami terima," tutur Arsyad.
Baca Juga:
