Kuota BBM Manado Masih Seperti 2012

Tayang: Selasa, 15 Januari 2013 07:47 WIB

Editor: Budi Prasetyo

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas melakukan perawatan pada pompa bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 31.127.02, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2013). Pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2013 jika tren konsumsi melampaui kuota 46 juta kiloliter, sementara variabel terkait seperti penerimaan negara, harga minyak dunia, dan lifting minyak tak cukup memberikan kompensasi sehingga tekanan pada fiskal tak terhindarkan. (Kompas/Priyombodo)

Baca Selanjutnya:

Bupati dan Kwarcab Bogor Raih Penghargaan dari Gerakan Pramuka Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM MANADO, - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) masih sama dengan tahun 2012 lalu, sebab sampai saat ini belum ada penetapan untuk stok bahan bakar bersubsidi tersebut. Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kota (Pemko) Manado Pinkan Singal.

"Perhitungannya sampai dengan saat ini masih menggunakan tahun 2012, karena sampai saat ini belum ada perhitungan ulang," ujar Singal saat ditemui di kantornya, Senin (14/1).
Singal menambahkan dengan demikian kuota tersebut untuk premium sebesar 88.332 kilo liter, sedangkan ketika ada penambahan sebesar 113.797 kilo liter. Sedangkan untuk solar 37.119 kilo liter, setelah ada penambahan menjadi 39.741 kilo liter. "Penambahan BBM bersubsidi tersebut dilakukan pada tahun lalu, karena Manado mengalami kekurangan kuota BBM," katanya.

Namun penambahan kuota BBM biasanya sebesar 10 persen dari kuota yang sudah sudah ditetapkan. Untuk itu masyarakat tifak perlu khwatir mengenai persediaan BBM pada 2013.
Pada tahun lalu, realisasi sampai dengan April untuk premium sebesar 33.888 sedangkan kuota yang ada sebesar 27.317 sehingga ada over sebesar 124 kilo liter. Begitu pula untuk solar relalisasinya mendpai 12.781 kilo liter sedangkan kuotanya hanya mencapai 11.122 kilo liter. Sehingga over mencapai 115 kilo liter.

Adapun untuk penambahan kuota BBM pihaknya harus mengusulkan kepada pemerintah pusat melalu PT Pertamina, kemudian pemerintah pusat akan membahasnya dengan DPR untuk penetapan kuota tersebut.(erv)