Hari Jadi Kota Madiun Akan Dilaporkan ke MK
"Teman-teman sudah bertekat untuk melaporkan hari jadi Kota Madiun ke MK karena tidak nasionalis dan melecehkan jasa para pahlawan,” ujarnya
lihat foto
Laporan dari Didik Mashudi wartawan surya
TRIBUNNEWS.COM,MADIUN – Barisan elemen masyarakat peduli Kota Madiun akan mengguggat hari jadi Kota Madiun ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai hari jadi Kota Madiun selama ini mengacu pada produk penjajah Belanda Staatblad 326 tahun 1918
“Teman-teman sudah bertekat untuk melaporkan hari jadi Kota Madiun ke MK karena tidak nasionalis dan melecehkan jasa para pahlawan,” tandas KRHT Soekarjono Danudipuro, juru bicara elemen masyarakat peduli Kota Madiun kepada Surya.co.id (tribunnews group), Senin (4/1/2013).
Dijelaskan KRHT Soekarjono Danudipuro, pihaknya bersama masyarakat lainnya sebelumnya sudah pernah melayangkan somasi ke Pemkot Madiun.
Hanya saja somasi yang diajukan tak pernah mendapat respons dan tanggapan serius.
Dasar hari jadi Kota Madiun ditetapkan melalui Perda No 17/2003 yang menetapkan hari jadi Kota Madiun pada 20 Juni 1918.
Hari jadi tersebut mengacu pada Staatblad No 326 tahun 1918 dimana pemerintahan administratif Belanda di Madiun mulai didirikan.
Soekarjono mengaku pihaknya sebenarnya sudah banyak memberikan masukan terkait hari jadi Kota Madiun.
Namun tim yang dibentuk Wali Kota saat itu tetap bersikeras menetapkan hari jadi berdasarkan staatblad 326 dimulainya pemerintahan administrasi Belanda di Madiun.
“Kami sudah berkali-kali menyarankan, tapi tak pernah digubris. Makanya satu-satunya jalan supaya hari jadi ditinjau kembali kami harus melaporkannya ke MK,” tegasnya.
Elemen peduli Kota Madiun kini kembali bersemangat karena ada sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa yang siap bergabung. Jika dulu hanya kalangan golongan tua eks veteran dan pejuang kini para pemuda-pemuda ikut bergabung.
“Mudah-mudahan perjuangan kami mendapatkan banyak dukungan,” tambahnya.
