Hanya Dianggarkan Rp100 Ribu, KPU tak Bisa Gelar Bintek

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan tak bisa melaksanakan bimbingan teknis terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 445 Tempat Pemungutan Suara (TPS), disebabkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah.

“Dalam APBN disamakan dengan Jawa cuma Rp100.000 setiap kecamatan. Itu kita bisa ngapain? Belum konsumsi, materi yang kita gandakan, apalagi bicara transportasi,” ujar Dewi Sari Bachtiar, salah seorang Komisioner KPU Nunukan.

KPU Nunukan tidak menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan bimbingan teknis, karena sudah bisa dipastikan jumlahnya jauh dari kebutuhan.

“Pengganti biaya transportasi cuma Rp100 ribu, jadi memang agak sulit. Saya tidak tahu kalau di 2014 ada revisi. Untuk sementara di 2013 hanya Rp100 ribu perkecamatan. Mungkin nanti bisa dilihat tahun 2014, apakah ada revisi nanti,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis untuk KPPS dan PPS sangat penting. Sebab para petugas sama sekali tidak mengerti tugas-tugasnya mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014. Hal ini sangat rawan, karena Pemilu Legislatif muatan politisnya terlalu berat dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim yang sudah berjalan.

Pelaksanaan bimbingan teknis juga minimal harus digelar dua kali. Kalaupun hanya digelar sekali karena anggaran yang terbatas, bimbingan perlu dilaksanakan perdesa atau perkelurahan, agar para petugas benar-benar fokus.

Pengalaman saat Pilgub lalu, para petugas hanya mendapatkan satu kali bimbingan teknis. Mereka dikumpulkan dalam satu ruangan.

“Saya yakin ada yang tidak tertransformer apa yang disampaikan. Karena terlalu banyak audiens, mereka kurang  menangkap. Buktinya hari itu kita berikan, pada hari H itu masih  banyak yang tidak mengerti. Pengisian form C1 terutama. Makanya legislatif ini saya agak takut kalau tidak dijalankan binteknya,” ujarnya.

Dewi mengatakan, dengan anggaran yang begitu terbatas, tentu sangat sulit melaksanakan bimbingan teknis jika melihat kondisi geografis Kabupaten Nunukan. Ia mencontohkan, untuk menggelar bimbingan teknis di Kecamatan Tulin Onsoi, para petugas yang berada jauh dari Seunit Pemukiman (SP) 1 harus menumpang sampan. Dengan biaya carter dan bensin, mereka butuh anggaran yang besar.

“Tidak ada naik angkot bayar Rp5.000 sampai. Mereka dikumpulkan berarti mengeluarkan biaya transportasi dari mereka. Mereka ke tempat kita,” ujarnya.

Dengan jumlah komisioner yang hanya lima orang, sangat sulit bagi KPU Nunukan harus mendatangi satu persatu desa atau kelurahan di setiap kecamatan.

“Yang dari Krayan kita panggil, miris juga. Mereka tidak bisa full datang bintek karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Menghadapi persoalan seperti ini, pihaknya berharap perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membantu penganggaran bimbingan teknis. Ia mengingatkan, pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 terkait dengan kepentingan orang banyak, yang gesekannya juga sangat besar.