Breaking News:

Kasus Korupsi

Buron, TPPU Mantan Bupati Lampung Timur Diusut Mabes Polri

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Timur Satono

zoom-inlihat foto Buron, TPPU Mantan Bupati Lampung Timur Diusut Mabes Polri
net
ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Timur Satono dan menjeratnya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Satono yang divonis bersalah pada 2012 dengan hukuman 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung saat ini masih buron. Tetapi kepolisian tidak mau berhenti dengan menjerat Satono hanya dengan tindak pidana korupsi saja.

Untuk mengembalikan keuangan negara kepolisian baru-baru ini mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang kasus penempatan dan APBD dan PAD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 sebesar Rp 172,5 miliar secara melawan hukum dengan menempatkan dana Pemerintah Daerah di dua bank berbeda atas nama BPR Tripanca Setiadana.

Pada saat penyidikan yang dilakukan Polda Lampung saat itu, penyidik tidak menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Sartono dan Sugiarto Wiharjo alias Alay Mantan Komisaris BPR Tripanca Setiadana.

"Pada saat itu uang yang kembali hanya Rp 83 miliar. Masih ada kurang lebih 89,5 miliar lagi yang belum kembali," ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tersebut terlihat jelas. Selaku Bupati Lampung Timur saat itu, Satono menggelontorkan uang APBD sebesar Rp 46,5 miliar dan PAD sebesar Rp 126 miliar. Masing-masing kedua dana pemerintah tersebut disimpan dalam bentuk giro di Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama BPR Tripanca Setiadana.

Dengan hal tersebut jelas sudah ada penyamaran dimana uang negara di atas namakan uang sebuah perusahaan perbankan. Kemudian uang Rp 46,5 miliar dan Rp 126 miliar tersebut dimasukan ke BPR Tripanca yang diatas namakan Pemda Lampung Timur.

Kemudian uang tersebut dikembalikan Rp 83 miliar sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 89,5 miliar. Bunga saat itu ada 8,5 persen pertahun, sehingga bila ditambahkan dengan bunga kekurangannya mencapai Rp 108 861 624 800 ditambah dengan fee yang dijanjikan kepada bupati 0,45 persen yang mencapai Rp 10 586 675 000. Total seluruhnya dana yang masih belum diterima negara seluruhnya mencapai Rp 119 448 119 800.

"Pada waktu penyidikan tindak pidana korupsinya waktu itu. penyidik Polda Lampung tidak diterapkan TPPU karena masih ada dana daerah yang kurang lebih dari Rp 119 miliar dari Rp 83 miliar yang sudah kembali. Ini harus ditelusuri diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali," ungkapnya.

Penyidikan TPPU terhadap Satono dan Alay tersebut dalam rangka recovery asset dana sebesar Rp 119 miliar yang belum kembali ke kas daerah tersebut akan ditelusuri, digunakan untuk apa sehingga penyitaan bisa dilakukan secara maksimal dalam rangka mengembalikan keuangan negara. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut bila terbukti ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang dari kejahatan yang dilakukan Satono dan Alay.

"Apabila pihak-pihak lain menerima aliran dana, menyamarkan penempatan atau turut menyembunyikan dan sebagainya, ini memiliki potensi menjadi tersangka baru," ungkapnya.

Dalam kasus TPPU Mantan Bupati Lampung Timur ini, kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Para saksi terdiri dari pegawai bank BPR Tripanca, PNS yang bertugas saat itu, serta keluarga mantan bupati.

"18 orang saksi diperiksa dari Pemda Lampung Timur berkaitan dengan proses ini, maupun karyawan BPR Tripanca. Kemudian ada pihak keluarga, baik yang masuk dalam lingkaran keluarga Satono maupun Alay untuk pemeriksaan," ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved