Sodomi Lima Santri, Kepala Kantor Kemenag Kota Pagaralam Jadi Tersangka

Hasil pemeriksaan sementara memang terdapat luka, tetapi belum diketahui pasti penyebabnya

Sodomi Lima Santri, Kepala Kantor Kemenag Kota Pagaralam Jadi Tersangka
Shutterstock
Ilustrasi korban pencabulan. 

TRIBUNNEWS.COM, LAHAT -  Kepolisian Resort (Polres) Lahat resmi menetapkan Ramlan Fauzi, Pimpinan Pondok Pesantren yang juga menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag) Kota Pagaralam sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santrinya.

Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Hidayat Amin didampingi Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Nurhanas mengatakan pihaknya sudah melakukan visum terhadap anus lima anak laki-laki yang menjadi korban.

Hasil pemeriksaan sementara memang terdapat luka, tetapi belum diketahui pasti penyebabnya. Penyidik masih menunggu hasil visum dari dokter.

"Hasil visum nanti akan memperjelas, bila memang telah terjadi sodomi," kata Nurhanas, Selasa (6/5/2014).

Menurut dia, penetapan tersangka berdasarkan keterangan korban dan penyelidikan petugas. "Karena semua unsur sudah terpenuhi, penyidik Polres Lahat menetapkan sebagai tersangka," katanya.

Namun polisi tidak melakukan penahanan karena Ramlan kooperatif, sehingga hanya memberlakukan wajib lapor seminggu dua kali.

Ditambahkan Nurhanas, pihaknya terus mengumpulkan keterangan saksi mengenai laporan pencabulan yang ditujukan kepada Ramlan Fauzi. Termasuk sejumlah alat bukti, yang akan memperkuat hasil penyelidikan.

Ramlan diduga melakukan pencabulan terhadap santri di sebuah ponpes. Korbannya anak laki-laki yang masih dibawah umur. Tersangka akan dijerat dengan pasal 28 undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2012 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi tidak mempermasalahkan keterangan yang diberikan Ramlan Fauzi, saat memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolres Lahat. Ramlan tidak mengakui sudah berbuat cabul terhadap santri laki-laki di ponpes di mana ia menjabat sebagai ketua yayasan. Pengakuan tersebut tetap diangap haknya, dan akan dilakukan pembuktian di pengadilan.

"Sudah memenuhi unsur, jadi ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tidak ditahan karena koperatif, dan dikenai wajib lapor seminggu dua kali," tegas Nurhanas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved