Masyarakat Masih Berharap dengan Program Raskin

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Program pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang diberikan pemerintah saat ini memang masih menjadi pro dan kontra. Di satu sisi, program tersebut hanya membuat masyarakat menjadi pemalas. Namun di sisi lain, program tersebut sangat meringankan beban hidup bagi masyarakat miskin.

Salah satu daerah yang masih mendukung program raskin itu adalah masyarakat di DI Yogyakarta. Para warga di sana mengaku masih sangat bergantung dengan program raskin untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok dan meringankan beban hidup mereka.

"Kami sangat menyayangkan kalau program ini dihapus atau dihentikan. Sebaiknya harus dipikir ulang karena sangat membantu rakyat miskin," ujar Ahmad Mustofa selaku penanggung jawab Desa Wukirsari, Yogyakarta melalui siaran pers yang diterima, Rabu (14/5/2014).

Sebanyak 1.007 warga yang tergabung di dalam pokmas atau kelompok masyarakat yang menjadi wadah masyarakat lapis bawah untuk penyaluran raskin mengaku tidak mengerti jika ada terjadi kebocoran anggaran atau penyelewengan.

Meskipun terjadi kebocoran dan ketidaksesusaian dalam implementasi program ini, menurut Mustofa, hal itu merupakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk mengusutnya.

Ia mengibaratkan sebuah lumbung padi, untuk menangkap tikus yang ada di dalamnya, tidak harus membakar lumbung padi itu. "Tapi KPK pun harus mengakomodir kebutuhan masyarakat penerima Raskin. Oknumnya yang harus ditangkap, jangan hapus programnya," jelas Mustofa.

Rakyat miskin di Wukirsari hanyalah sebagian kecil dari rakyat miskin di Indonesia yang bergantung kepada Raskin.
Menurut Mustofa, seluruh masyarakat Indonesia yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan, sejatinya sangat tergantung pada Raskin. Mustofa mencontohkan, saat Raskin tidak turun pada April 2014 dan dikompensasikan ke bulan berikutnya, ke-1.007 penerima Raskin di Wukirsari resah, dan kerap mempertanyakan mengapa beras yang dinantikan tiap bulannya itu tak kunjung tiba.

"April tidak turun, dan masyarakat mengharapkan sekali. Mereka pada bertanya, 'Pak, ko belum turun?, Soalnya Raskin memang sangat ditunggu-tunggu," tuturnya.

Menurutnya, Raskin sangat membantu pemenuhan salah satu kebutuhan pokok rakyat miskin, karena dari 20-25 kilogram beras yang dibutuhkan satu keluarga miskin per bulan, 15 kilogram dari jumlah itu bisa dipenuhi dari beras raskin yang harganya relatif murah. Selisih uang dari anggaran belanja beras rakyat miskin tersebut, imbuh Mustofa, bisa dialokasikan untuk memenuhi gizi, yakni memberi lauk pauk.

Sebelumnya, pengamat pangan Mohammad Husein Sawit menyatakan ketidaksetujuannya jika program raskin dihapuskan.

"Saya tidak sependapat jika Raskin dihapus. Kalau program Raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," ujar Husein ketika dikonfirmasi.

Menurut Husein, menghentikan program Raskin bukan solusi. Yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki program tersebut. Pasalnya, program Raskin terkait dengan sejumlah kebijakan lainnya, seperti kebijakan pengadaan dalam negeri. Tetapi yang terjadi sekarang, Raskin terlalu besar, jangkauannya semakin luas dan fungsinya semakin penting.

"Tujuan Raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan Raskin. Karena itu, Raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," paparnya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya permasalahan dalam program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Atas temua itu, KPK meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan program Raskin.