Breaking News:

Warga Tetap akan Melakukan Perlawanan Proyek Bandara Kulonprogo

Setelah adanya pengumuman hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan Pemda DIY dikabulkan,

Tribun Jogja/Khaerur Reza
Tuntut pencabutan Izin Penempatan Lokasi (IPL) Bandara Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, M. Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Setelah adanya pengumuman hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan Pemda DIY dikabulkan, maka warga dari paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) tetap akan menolak dan melakukan perlawanan atas rencana pembangunan bandara baru.

Kuasa Hukum WTT dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Rizky Fatahillah mengatakan, warga akan tetap melakukan perlawanan.

Yang merasa keberatan bukan hanya para pemilik lahan namun juga para penggarapnya. Meskipun sudah ada keputusan dari MA.

"Secara prinsip warga akan melakukan perlawanan. Yang masih dapat dilakukan adalah melakukan upaya-upaya politik, kalau upaya hukum sampai saat ini belum dirumuskan," katanya, Rabu (7/10/2015).

Sampai saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan MA. Namun LBH Yogyakarta tetap bertekad untuk melakukan pendampingan atas perjuangan WTT.

Begitupula mengenai upaya hukum yang dimungkinkan akan dilakukan setelah salinan putusan diberikan.

Rizky mengungkapkan, putusan MA yang mengabulkan kasasi Pemda DIY dianggap bahwa negara dalam hal ini lembaga pengadilan telah mengabaikan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Karena, lanjutnya, jika melihat perencanaan dalam pembangunan infrastruktur harus dilengkapi Tata Ruang secara utuh.

Hakim PTUN Yogyakarta, dalam putusannya juga menegaskan bahwa pengembangan bandara baru di Kulonprogo tidak sesuai peruntukannya atau bertentangan dengan Tata Ruang.

"Kita melihat bahwa kalau itu betul dikalahkan di Kasasi, ini semakin melegitimasi yang namanya penggusuran paksa bagi kawan-kawan petani," katanya.

Menurut Rizky, selama masih ada pihak yang merasa keberatan maka proses pembangunan bandara tidak dapat dilanjutkan. Misalnya berbagai tahapan berupa pengukuran lahan hingga proses ganti rugi lahan.

"Sikap ke depan, maka warga yang berkebaratan masih tetap memiliki sikap untuk tidak datang dalam proses tersebut," jelasnya. (tribunjogja.com)

Editor: Sugiyarto
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved