Cerita Walkot Bogor Galau soal Pasal Korupsi Untungkan Orang Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota (Walkot) Bogor, Bima Arya, mengungkapkan kerisauannya mengenai salah satu pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara, karena menguntungkan orang lain.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya Bima mengaku selalu berhati-hati. Padahal birokrasi di Indonesia ternyata sangat memungkinkan pejabat terkena masalah tersebut.

Pernah suatu ketika, Bima menceritakan, ia disodorkan oleh seorang Kepala Bagian di Pemkot Bogor, sebuah dokumen yang harus ditandatangani Walkot. Dokumen tersebut berisi mengenai bantuan keuangan dari provinsi Jawa Barat. Anehnya, kata Bima, dirinya harus meneken dokumen tersebut lebih dahulu, barulah kemudian uang dari Pemprov dicairkan.

"Lho uangnya belum masuk tapi saya harus tandatangan,
‎ini bagaimana ceritanya? Dia (kepala bagian tadi) tidak bisa jelaskan. 'iya biasanya begini pak.' Panggil Kepala Dinas. Datanglah kepala dinasnya. Ini bagaimana saya tandatangan terima uang, kok uangnya belum datang? 'Memang begini pak', kok jawabannya sama saja," kata Arya menceritakan.

"Sejam kemudian kumpul semua di ruangan saya, dari Seskab, Kepala dinas, bagian keuangan. Tapi mereka justru senyam-senyum, semua mungkin bilang, 'wah ini walikota baru ni, dia belum tau nih permainannya.' hehe."

"Tapi ternyata saudara-saudara, memang begitu, aneh tapi nyata kan birokrasi kita. Selama ini kan ada uang ada barang, tapi ini tidak. Tanpa tandatangan itu, uang tak akan cair. Jadi setelah tandatangan dan ditujukkan baru lah provinsi transfer uangnya," kata Bima.

Walau begitu, Arya mengaku tetap waspada. Kemudian menyuruh semua yang hadir untuk ikut tandatangan menyaksikan dan menjamin agar kemudian hari tidak terjadi masalah.

"Saya bilang ini tidak masuk logika saya. Jadi saya katakan sekali lagi dunia birokrasi adalah rimba belantara yang sangat rumit. Saya selalu berhati-hati karena takut," kata Politikus PAN tersebut.

"Kalau kemudian ada situasi disitu saya berhati-hati mana landasan hukumnya. Mana perdanya, Perdanya aman tidak, belum tentu kemudian Permennya sesuai. Belum tentu Kepresnya, wah banyak sekali peraturan itu. Jadi sangat mungkin kita melakukan tantatangan yang kita rasa sesuai dengan aturan, tiba-tiba aturan lain, entah aturan apa, entah tahun berapa, entah nomor berapa, eh kita kena," kata Arya.

Dalam kesempatan sama, Bima Arya juga menceritakan pengalaman lainnya. Kejadian yang sangat dekat dengan tindak pidana korupsi menguntungkan orang lain.

Peristiwa itu bermula ketika dirinya menertibkan para pedagang kaki lima di Bogor. Menurutnya agar lebih layak dan bermartabat, perlu dibuatkan suatu pasar untuk menampung para PKL itu. Namun tak disangka, justru niatan baik itulah yang membawa salah satu stafnya di Pemkot Bogor masuk bui sekarang ini.

"Kami sudah perjuangkan (pembebasan lahan). Kami beli Rp 43 miliar. Tetapi kemudian ada prosedur yang dirasa tak seusai aturan. Kemudian transaksinya dikatakan melebihi NJOP, lalu menguntungkan orang lain. Apakah ada peredaran uang? Tidak ada. Aliran dana? Tidak ada. Tapi karena prosedur dilanggar, staf saya jadi tersangka. Saya pun dalam waktu dekat bisa juga jadi tersangka. Uang tak masuk, tidak niat korupsi, tapi ada kelalaian dalam prosedur yang itupun kita tidak tahu, buat kita bisa kena," keluh Bima.

Jadi Bima berpendapat, dunia ini tak bisa dilihat dengan hitam putih saja. Berdasarkan pengalamannya selama 1,5 tahun menjadi Wali Kota Bogor, dirinya telah memetakan beberapa kategori manusia di dunia birokrasi.

"Saya membagi dunia birokratif menjadi 3 kategori. Satu itu kategori bandit pencuri, kedua tipe malaikat, artinya lurus sekali, lalu ketiga orang yang hatinya malaikat tapi sesekali jadi bandit. Hatinya malaikat, tapi sesekali jadi bandit karena tuntutan sistem. Nah yang tipe malaikat ini dikit sekali di dunia birokratif," kata Bima Arya.