Hukum Nasional Indonesia Berkarakter Pancasila Disinari Nilai-nilai Ketuhanan

Prof Arief Hidayat menyerukan agar para ahli hukum Indonesia mengembangkan hukum nasional Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Hukum Nasional Indonesia Berkarakter Pancasila Disinari Nilai-nilai Ketuhanan
Istimewa
Mahfud MD, Arif Hidayat, Suko Wiyono, Amzulian Rifai, dan beberapa Pengurus APHTN-HAN di arena seminar dengan MPR di Mataram. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Arief Hidayat menyerukan agar para ahli hukum Indonesia mengembangkan hukum nasional Indonesia yang berkarakter Pancasila yakni hukum yang disinari nilai-nilai ketuhanan dan yang menyatukan bangsa Indonesia yang sangat plural.

Hal itu dikatakan oleh Arif Hidayat pada seminar "Memperkuat Konsistensi Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945" di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/8/2017).

"Dosen-dosen hukum di Indonesia perlu mengembangkan hukum yang berwawasan kebangsaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur dalam berhukum," ungkap Arief Hidayat yang juga guru besar Hukum Tata Negara Undip.

Seminar diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) itu dibuka oleh Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan dihadiri oleh Ketua Umum APHTN-HAN Prof Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial Prof Aidil Fitriciada, Ketua Ombudman Republik Indonesia Prof Amzulian Rifai, dan Ketua Badan Pengkajian MPR-RI Bambang Sadono, dan Pimpinan APHTN-HAN dari seluruh Indonesia.

Baca: Dua Aktor Serial India Gagan Kang dan Arjit Lavania Tewas Kecelakaan

Dihubungi Tribunnews.com, Ketua Umum APHTN-HAN Mahfud MD mengamini pernyataan Arif Hidayat tersebut.

"Memang benar, hukum itu melayani masyarakatnya. Kalau hukum Indonesia tentu harus melayani masyarakat Indonesia sehingga harus bersumber dari filsafat dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Filsafat dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila.

"Betul Prof Arif, Hukum Pancasila memang bukan hukum sekuler melainkan hukum yang tumbuh dengan sinar ketuhanan dan kemanusiaan yang berperadaban dan berkeadaban," kata Mahfud MD.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara bersama dengan Fakuktas Hukum Universitas Andalas dan Universitas Jember akan menyelenggarakan Konferensi Hukum Tata Negara IV di Jember tanggal 10 sampai 12 Nopember 2017.

Akan hadir sebagai penceramah, keynote speaker, dan narasumber pada Konferensi tersebut adalah Menko Polhukam Wiranto, Ketua MK Arif Hidayat, Menkum-HAM Yasona Laoly dan beberapa narasumber dari dalam dan luar negeri.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved