Parlinsyah Harahap Gugat Partai Gerindra dan DPRD Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gejolak internal Partai Gerindra di Sumut terus berlanjut.

Kali ini diumbar oleh Parlinsyah Harahap (PSH). Ia tidak terima diganti dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut.

Parlinsyah mengaku tidak pernah memeroleh surat teguran atau pun peringatan dari partainya.

Menurutnya, hal itu tidak sesuai prosedur maupun aturan. Baik tata tertib kelembagaan di DPRD Sumut, maupun secara AD/ART partai.

Kondisi ini diungkapkan Parlinsyah saat menggelar temu pers di Medan Club Jalan Kartini, Medan, Rabu (4/4/2018).

"Sampai saat ini, belum ada selembar surat pun tentang pergantian saya sebagai pimpinan dewan dari partai saya. Saya hanya mengetahui dari lembaga DPRD Sumut yang mana diagendakan pada rapat pimpinan 12 Maret 2018 lalu. Salah satu jadwalnya membahas surat DPD Gerindra Sumut tentang pergantian," kata PSH dikutip dari Tribun Medan.

Baca: KPK Umumkan Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut

Nasib Parlinsyah bagai jatuh tertimpa tangga. Setelah dicopot dari jabatannya selaku Ketua DPC Gerindra Padanglawas Utara. Kini Parlinsyah juga dicopot dari Wakil Ketua DPRD Sumut.

Bagi Parlinsyah, tindakan ini sebagai penzaliman.

"Ini sudah dua kali. Makanya saya merasa dizalimi," katanya.

Lantaran merasa tidak memeroleh keadilan di partai, Parlinsyah mengaku sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor registrasi 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tanggal 3 April 2018.

Parlinsyah menggugat DPD Gerindra Sumut, DPP Gerindra dan Ketua DPRD Sumut.

"Seharusnya ada mahkamah partai, tapi saya tidak mendapat kesempatan itu. Oleh karena itu, kita lihat nanti di pengadilan," ujarnya.

PSH Heran

Sementara itu dalam keterangannya ke Tribunnews.com, PSH menngatakan kasus ini berawal pada 12 Maret lalu saat pimpinan DRD Sumut menggelar rapat pimpinan, salah satu agendanya menyerahkan surat pergantian Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra.

Surat dari DPP Partai Gerindra itu berisi pergantian PSH dengan rekan sefraksinya Sri Kumala. Sebelumnya, surat itu diusulkan oleh DPD Partai Gerindra Sumut ke DPP.

Surat dari DPP Partai Gerindra yang ditantangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, dinilai ada keanehan.

PSH menyebutkan, tandatangan Prabowo dan Muzani di surat itu tidak seperti paraf yang biasa digunakan.

"Saya banding-bandingkan tandatangan itu dengan naskah yang ada di rumah, ada perbedaan," kata PSH.

PSH pun meminta kepada pimpinan DPRD Sumut untuk mengklarfikasi kebsahan surat itu, dan permintaan disetujui.

Namun, PSH tidak tahu kapan dan apa hasil klarifikasi tersebut, tiba-tiba ada undangan Paripurna DPRD Sumut yang beragendakan pemberhentian PSH.

PSH mengaku heran dengan surat pencopotan itu. Pasalnya, dia tidak pernah memeroleh surat teguran, peringatan dan sanksi dari partai.

Dan menurutnya, hal itu tidak sesuai prosedur dan aturan baik UU MD3/tata tertib DPRD Sumut, maupun secara AD/ART Partai Gerindra.

"Saya tidak pernah diklarifikasi. Jadi saya tidak tahu apa permasalahnnya dan apa alasan saya diberhentikan dari pimpinan dewan," ujar PSH dengan nada heran.

Karena merasa dizalimi dan tidak memeroleh keadilan di partai, PSH lewat kuasa hukum Hamdani Harahap, Raja Makayasa Harahap dan Rahmad Yusup Simamora melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor registrasi 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada 3 April 2018.

Gugatan ditujukan kepada DPD Partai Gerindra Sumut (Tergugat I), DPP Partai Gerindra (Tergugat II) dan Ketua DPRD Sumut (Tergugat III).

Dengan adanya gugatan itu, PSH dan tim kuasa hukum berharap semua pihak untuk dapat menahan diri tidak melakukan pripurna pergantian Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra.

Hal itu sesuai dengan amanat UU MD3 dan tata tertib dewan sampai ada hukum tetap (inkracht).

Adapun salah satu alasan gugatan dilyangkan, PSH disebutkan, selama menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut dan sebagai kader Partai Gerindra senantiasa taat dan patuh melaksanakan peran dan fungsi jabatan sesuai dengan etika, tata tertib dan UU.

PSH juga terbukti dari dulu sampai sekarang tidak pernah berurusan dengan tuduhan pelanggaran etika dan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Dengan demikian, perbuatan para Tergugagat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat dirugikan baik moral dan materil.

Dalam gugatan yang dilayangkan, PSH menggugat DPD Partai Gerindra Sumut, DPP Partai Gerindra dan Ketua DPRD Sumut dengan total Rp 11 miliar.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bertanggungjawab untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini," isi salah satu poin tuntutan yang ditandatangan tim kuasa hukum.

Penulis: Nanda F. Batubara