Breaking News:

Kasus Suap di Bekasi

Billy Sindoro: Saya Sudah Ingatkan Urusan Sama Aparat Jangan Kasih Uang, Nanti Bisa Kena OTT KPK

Sebagai orang yang pernah tersangkut kasus suap dengan KPK, Billy mengaku juga mewanti-wanti ketiga terdakwa lainya untuk tidak memberikan uang suap.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Terdakwa Billy Sindoro (kiri) menyimak keterangan yang disampaikan saksi pemilik saham Meikarta yang juga petinggi Lippo Group James Riady saat menjawab pertanyaan jaksa dari KPK dalam sidang lanjutan kasus suap proyek Meikarta untuk di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019). Dalam sidang tersebut, James dicecar sejumlah pertanyaan terkait bisnis Lippo Group dan pertemuannya dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang diduga berkaitan dengan perizinan Meikarta. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

‎Dalam kesaksian Fitradjaja, ia mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas di Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan.

"Tidak, tapi ada beberapa dinas yang meminta uang dengan menyebutkan nominal ada juga yang tidak sebut nominal. Tapi yang pasti mereka selalu minta terus-menerus, salah satunya Jamaludin dan Neneng Rahmi (Kepala dan Kabid di Dinas Tata Ruang). Selalu menagih," ujar Fitradjaja.

Baca: Komjen Pol Arief Sulistyanto, Tanpa Beban Pecat 13 Taruna Akpol di Antaranya 2 Putra Jenderal

Fitradjaja berkisah, ‎Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin meminta uang Rp 3,5 miliar terkait perizinan di Dinas PUPR.

Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas jajaran Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan. TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas jajaran Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan. TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA (Tribun Jabar/Mega Nugraha)

Termasuk dari Neneng Rahmi selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR.

Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Bekasi Tina Kartini juga turut meminta.‎

Termasuk juga permintaan uang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi senilai Rp 500 juta, namun diakui Fitradjaja, itu terealisasi Rp 350 juta.

"Saran dari Pak Henry Jasmen, sampaikan saja. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Billy. Ada dinas yang minta uang dan ada yang tidak. Pak Billy bertanya untuk dinas ‎yang tidak minta uang dikasih berapa, saya bilang tidak tahu. Pak Billy menjawab, nanti bikin bobot saja. Lalu saya bikin indeks bobot pekerjaan dinas-nya yang paling berat hingga paling ringan dari 4 hingga 1," ujar Fitradjaja.

Dia pun membuat bobot. Bobot indeks nilai 4 yakni Dinas PUPR dan BPMPTSP, 3 Dinas Lingkungan Hidup, 2 Dinas Perhubungan dan Damkar serta 1 Dinas Permukiman.

"Semua indeks itu jadi dasar untuk pemberian uang. Tapi saya tidak tahu teknis penyiapan dan sumber uang itu darimana dan bagaimana karena saya tidak pernah memegang uang itu," ujar Fitradjaja.

Fitradjaja berprofesi sebagai konsultan land development, ia mendirikan perusahaan bernama Masterland.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved