Ini yang Melatarbelakangi SK yang Mengurangi Luasan Cagar Alam Kamojang-Papandayan Jadi TWA

Kontruksi konsep cagar alam menurut aturan undang-undang membatasi gerak manusia untuk beraktifitas.

Ini yang Melatarbelakangi SK yang Mengurangi Luasan Cagar Alam Kamojang-Papandayan Jadi TWA
Tribun Jabar/ Mega Nugraha Sukarna
Massa yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam saat berunjuk rasa di depan Kantor BKSDA Jabar, Jalan Gedebage Kota Bandung Kamis (14/2). 

Selain dua faktor itu, ada faktor ketiga lainnya yang melatar belakangi. Yakni, pengembangan energi panas bumi di kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan. "Itu untuk kepentingan strategis nasional yang pemanfaatannya untuk energi listrik di Jawa dan Bali," kata Ammy.

BKSDA Jabar membantah tudingan aktifis lingkungan yang menyebut terjadi penurunan status cagar alam ke taman wisata alam. ‎Ia menjelaskan, Cagar Alam Kamojang memiliki luas 8,108 hektare. Dalam SK itu, 2,391 hektare diantaranya berstatus jadi taman wisata alam. Sehingga, luasan Cagar Alam Kamojang menjadi 5,717 hektare.

"Sedangkan Cagar Alam Papandayan, luasan totalnya 7,807 hektare. Yang diubah jadi taman wisata alam seluas 1,991 hektare. Sisanya yang masih berstatus cagar alam seluas 5,816 hektare," ujar Ammy.

Jika ditotal, luasan cagar alam Kamojang dan Papandayan yang jadi taman wisata alam yakni seluas 4,382 hektare dari total luas cagar alam keduanya yakni 15,915 hektare.

Hanya memang, perubahan luasan cagar alam menjadi taman wisata alam ini, nilainya melebihi dari nilai luasan kerusakan lingkungan yang ada di dua cagar alam itu.

"Di Cagar Alam Kamojang kawan (kritis) terbukanya seluas 855 hektare dan di Papandayan seluas 449,17 hektare. Itu yang akan dipulihkan ekosistemnya dan pemulihan ekosistem itu memerlukan status taman wisata alam," ujar dia.

Lantas, kenapa jumlah perubahan luasannya cagar alam menjadi taman wisata alamnya seperti tertuang di SK, nilainya melebihi dari luasan kerusakan itu sendiri, Ammy berdalih, itu karena belum mencakup pemanfaatan air.

"Bahwa nilai luas yang berubah ini mencakup pemanfaatan air dan pengembangan panas bumi," ujar dia.

Ia menambahkan, SK itu berdasar hukum Peraturan Pemeri‎ntah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Permenhu Noor P.34/Menhut-ii/2010 Tentang Cara Perubahan Fungsi Kwasan Hutan.

"Kami yang mengajukan perubahan luasan itu dan menurut PP ‎itu kami punya kewenangan. Kajiannya dilakukan sejak 2012 dan pada 2016 dilakukan penelitian melibatkan tim terpadu yang terdiri dari Lipi, IPB, Pemprov Jabar, Ditjen PTKL," kata Ammy. (men)‎

Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved