Ikut Aksi Demo di Papua, 4 WNA Australia Dideportasi

Empat orang warga negara asing (WNA) dari Australia yang ikut demo di Kota Sorong, dideportasi oleh pihak berwajib

TRIBUNNEWS.COM - Empat orang warga negara asing (WNA) Australia dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, hari ini Senin (2/9/2019).

Empat WNA tersebut sempat mengikuti aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Sorong pada, Selasa (27/8/2019) lalu.

Menurut rilis yang diterima Tribunnews.com, empat WNA tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2019 melalui tempat pelelangan ikan (TPI) Pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal yacht Valkyrie.

Lalu, pada Selasa, (27/8/2019), pihak BAIS TNI dan Intelijen Polri menyampaikan informasi kepada Kantor Imigrasi Sorong, terdapat orang asing yang ikut demonstrasi dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Baca: Disebut Dalang Kerusuhan Papua, Inilah Sosok Benny Wenda: Punya Dendam Pribadi

Baca: Mabes Polri: BKO Brimob ke Papua untuk Jamin Keamanan

Memperoleh informasi tersebut, petugas Kantor Imigrasi Sorong beserta aparat Intelijen TNI dan Polri kemudian membuntuti tiga WNA tersebut.

Setelah situasi aman, lalu pihak berwajib melakukan investigasi dan pemeriksaan dokumen.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Kepolisian kemudian membawa tiga WNA Australia tersebut ke Polresta Sorong untuk dilakukan pengamanan.

Lalu, pada Rabu (28/8/2019), Kantor Imigrasi Sorong dan pihak intelijen setempat mendatangi yacht Valkyrie di Pelabuhan Tanpagaram, Kota Sorong.

Saat mendatangi yacht Valkyrie, petugas mengamankan satu WNA Australia lainnya yang juga ikut dalam demonstrasi.

Kemudian, empat WNA tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Lalu, pada hari ini, Selasa (2/9/2019), pihak Kantor Imigrasi Sorong melakukan deportasi kepada empat WNA tersebut untuk keluar dari wilayah Indonesia dan kembali ke negaranya.

Pihak Kantor Imigrasi Sorong melakukan pengawalan menggunakan rute penerbangan melalui Bandara Hasanudin, Makasar, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Sosok Benny Wenda yang disebut dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Sosok Benny Wenda, orang yang disebut Istana sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Soal Benny Wenda yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua, hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko pada Senin (2/9/2019).

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar."

"Itu yang dia lakukan di Australia, lah, di Inggris, lah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, seperti dilansir Kompas.com.

Baca: Berita Terkini Rusuh di Papua: Panglima TNI & Kapolri Perkuar Papua karena Pihak Asing?

Baca: Pihak Luar Panasi Papua, Polri Klaim Banyak Masyarakat Papua Enjoy dengan NKRI

Lebih lanjut, Moeldoko menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.

Lantas, siapakah Benny Wenda ini? Berikut informasi mengenai sosok Benny Wenda, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber:

1. Masa muda

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem dan menghabiskan masa mudanya di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat.

Bersama keluarganya, Benny hidup dari bercocok tanam.

Saat menjalani masa mudanya, Benny Wenda menyebutkan kehidupannya ketika itu begitu tenang.

Hal itu ditulis Benny Wenda di situs resminya.

2. Ketua ULMWP

Benny Wenda menjalani masa kecilnya bertempat tinggal di sebuah desa terpencil di Papua Barat.

Saat ini, Benny diketahui menjabat sebagai Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua

Baca: Andre Rosiade Usul Jokowi dan Menteri Berkantor di Papua

Mengutip dari Kompasiana, ia mengupayakan pembebasan Papua secara damai, tanpa kekerasan.

Dalam upayanya membebaskan Papua, Benny Wenda membangun lembaga politik internasional, yakni Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliament for West Papua (IPWP).

Juga sebuah lembaga hukum internasional bernama International Lawyers for West Papua (ILMWP) yang beranggotakan pengacara-pengacara handal dari seluruh dunia.

3. Pernah dipenjara

Dikutip dari situs Benny Wenda, ia pernah ditangkap pada 6 Juni 2002 di Jayapura terkait upayanya membebaskan Papua Barat.

Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

Namun, pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil melarikan diri atas bantuan aktivis kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda bersama kelaurganya kemudian diselundupkan di perbatasan menuju Papua Nugini.

Ia saat ini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

4. Mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford

Baca: Papua Rusuh, Guru Besar UI Rekomendasikan 3 Hal Ini ke Pemerintah

Baca: Berita Terkini Rusuh di Papua: Panglima TNI & Kapolri Perkuar Papua karena Pihak Asing?

Pada Juli 2019 lalu, Kementerian Luar Negeri sempat mengecam pemberian penghargaan pada Benny Wenda.

Dilansir Kompas.com, Benny Wenda mendapatkan penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.

Pemerintah Indonesia menulai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny Wenda yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Meski begitu, pemerintah Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak berhubungan dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," jelas Kemenlu.

"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," lanjut Kemenlu.

Benny Wenda menerima penghargaan Freedom of the City dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019 lalu.

Momen tersebut ia unggah di akun Twitter resminya pada 18 Juli 2019.

5. Mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat

Benny Wenda mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat pada 2004 silam di Oxford, Inggris.

Mengutip dari situs resmi Free West Papua, markas kantor kampanye pembebasan Papua Barat juga ada di Belanda, Papua Nugini, dan Australia.

Tujuan dari adanya kampanye ini adalah untuk memberikan kebebasan pada masyarakat Papua Barat untuk memilih sendiri jalan mereka melalui referendum yang adil dan transparan.

(Tribunnews.com/Renald /Pravitri Retno/ Kompas.com)