MA Vonis Bebas 6 Karyawan Trekait Dugaan Korupsi Rp 1,8 Triliun Bank Mandiri Bandung

Putusan itu diketok pada 1 Oktober oleh lima hakim Mahkamah Agung. Yakni Suhadi, Andi Samsan Nganro, Krisna Harahap, Abdul Latief dan

MA Vonis Bebas 6 Karyawan Trekait Dugaan Korupsi Rp 1,8 Triliun Bank Mandiri Bandung
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Ilustrasi: Tiga karyawan Bank Mandiri, Teguh Kartika Wibowo, Surya Beruna dan Frans Eduard Zandstra divonis tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya jadi terdakwa kasus korupsi Bank Mandiri dalam memberikan kredit investasi dan modal kerja pada Rony Tedi dan Juventius dari PT Tirta Amarta Bottling (TAB)?. TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandung dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari Bank Mandiri cabang Bandung ke bos PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Rony Tedy dan anak buahnya, Juventius.

Seperti diketahui, pemberian kredit pada ‎TAB melibatkan sejumlah karyawan Bank Mandiri. Seperti Surya Beruna selaku commercial banking Manager, Teguh Kartika Wibowo selalu senior credit risk Manager, Frans Eduard Zandstra selaku senior relation Manager, Poerwitono Poedji Wahono selaku wholesale credit head.

Putusan M‎A itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan ke enam orang itu dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa.

Di pengadilan tingkat pertama, jaksa mendakwa mereka telah merugikan negara Rp 1,8 triliun. Namun, tuntutan itu tidak terbukti. Pun demikian di tingkat putusan Mahkamah Agung.

Putusan itu diketok pada 1 Oktober oleh lima hakim Mahkamah Agung. Yakni Suhadi, Andi Samsan Nganro, Krisna Harahap, Abdul Latief dan Leopold Luhut Hutagalung.

Krisna dan Leopold menyatakan disenting opinion terhadap putusan menolak kasasi jaksa itu.

Sementara itu, satu orang lagi dari Bank Mandiri, Totok Suharto, sidang kasasi baru digelar pekan depan.

Menanggapi itu, kuasa hukum Rony Tedy, Supriyadi belum menerima putusan resmi Mahkamah Agung. Namun, dia mengetahui itu dari pemberitaan media.

Ia mengatakan putusan kasasi itu sudah berkekuatan hukum tetap dan jaksa tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK).

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved