Demi BBM Bersubsidi, Nelayan Rela Cium Kaki Pejabat

Selama ini, para nelayan sulit mengakses BBM bersubsidi seperti premium dan solar.

Demi BBM Bersubsidi, Nelayan Rela Cium Kaki Pejabat
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Ribuan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, kesulitan untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) karena para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) takut menjual BBM bersubsidi menggunakan jeriken.

"Kalau perlu saya mencium kaki bapak ibu sekalian agar kami nelayan bisa membeli BBM bersubsidi," kata Sekretaris DPD HSNI DIY Gamal Asgar dalam audensi dengan Forkompimda di Kantor DPRD Gunungkidul, Selasa (8/10/2019).

Selama ini, para nelayan sulit mengakses BBM bersubsidi seperti premium dan solar. SPBU enggan menjual BBM bersubsidi meski para nelayan sudah mengantongi surat rekomendasi.

Sejumlah pedagang di Pasar Ikan Tambak Lorok, Semarang Utara, terlihat memilih produk barang murah yang dijual mulai Rp 2.000, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/10/2019). Barang-barang yang dijual adalah barang rumah tangga seperti ciduk, spatula, dan keset. Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Sejumlah pedagang di Pasar Ikan Tambak Lorok, Semarang Utara, terlihat memilih produk barang murah yang dijual mulai Rp 2.000, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/10/2019). Barang-barang yang dijual adalah barang rumah tangga seperti ciduk, spatula, dan keset. Tribun Jateng/Hermawan Handaka (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Para nelayan sebenarnya mampu untuk membeli BBM non subsidi dengan jenis Pertalite atau Pertamax namun mesin kapal yang digunakan tidak bisa menggunakan kedua jenis BBM tersebut.

"Mesin kapal nelayan itu jenisnya 2 tak dan harus menggunakan oli samping, kalau kami menggunakan pertamax atau pertalit mesin kami yang tidak mampu akan berkerak dan mudah rusak," ucapnya.

Menurut Gamal, pemilihan mesin 2 tak bukan tanpa alasan. Sebab, karakteristik laut selatan, kapal harus bermesin 2 tak yang memiliki respon cepat untuk menghindari gelombang.

Dengan jumlah nelayan sekitar 2019 orang, setiap bulan nelayan membutuhkan BBM subsidi berjenis solar 43 ton untuk kapal berukuran 5 GT-30 GT, sedangkan BBM bersubsidi premium membutuhkan 180 ton untuk nelayan yang menggunakan perahu motor tempel.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Gunungkidul Krisna Berlian mengatakan, pihaknya berharap ada pertemuan dengan pemilik SPBU dan Pertamina.

SPBU ketakutan untuk melayani para nelayan, karena ada oknum yang ditangkap polisi maka SPBU dapat terjerat hukum.

Warga tengah memilah rumput laut untuk dijemur di Kawasan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Hasil laut tersebut dijual dengan harga Rp 7000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang rata-rata mata pencahariannya adalah Nelayan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga tengah memilah rumput laut untuk dijemur di Kawasan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Hasil laut tersebut dijual dengan harga Rp 7000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang rata-rata mata pencahariannya adalah Nelayan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha )

"Pertemuan ini harus dalam rapat paripurna sehingga dapat mengundang semuanya, seperti pengusaha SPBU, Pertamina diundang," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved